RADAR BOGOR - Pada pembaruan pencairan saldo bantuan sosial (bansos) yang mulai terealisasi sejak minggu kedua Januari 2026, terdapat beberapa jenis bantuan yang masuk secara bertahap.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat masuk dengan nominal berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000.
Dikutip dari kanal Klik Bansos, dana ini merupakan pencairan susulan Tahap 4 yang sebelumnya dijadwalkan cair pada Desember 2025, tetapi baru diterima sebagian KPM pada awal 2026.
Bagi penerima yang statusnya sudah menunjukkan Standing Instruction dalam sistem, proses pencairan umumnya berlangsung dalam rentang satu hingga tujuh hari setelah status aktif.
Selain BPNT, terdapat pula bantuan penebalan atau tambahan senilai Rp400.000 yang diterima oleh sebagian pemegang KKS baru.
Bantuan ini diberikan kepada KPM yang pada tahap sebelumnya belum menerima tambahan penebalan, sehingga baru disalurkan pada periode ini.
Di sisi lain, bantuan BLT Kesra dengan nominal Rp900.000 juga dilaporkan cair sebagai tahap terakhir bagi KPM yang sebelumnya belum menerima.
Tidak hanya bantuan untuk keluarga, pencairan juga mencakup Program Indonesia Pintar Tahap 3 Tahun 2025.
Dana PIP disalurkan dengan nominal berbeda sesuai jenjang pendidikan, yakni Rp450.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, serta Rp1.800.000 bagi siswa SMA atau SMK.
Perlu diperhatikan bahwa batas akhir aktivasi rekening SimPel diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Apabila rekening tidak diaktivasi hingga batas waktu tersebut, dana PIP berpotensi dikembalikan ke kas negara.
Memasuki tahun anggaran 2026, terdapat sejumlah syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi agar bantuan sosial tetap dapat diterima.
Pemutakhiran data menjadi faktor utama, khususnya sinkronisasi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data kependudukan Dukcapil, dan data perbankan.
Ketidaksesuaian data, baik pada identitas maupun status keluarga, kerap menjadi penyebab utama tertahannya pencairan bantuan. Oleh karena itu, KPM dianjurkan aktif memastikan data mereka tetap akurat dan terbaru.
Selain data, kondisi fisik Kartu Keluarga Sejahtera juga perlu diperhatikan. Kartu tidak boleh rusak, hilang, atau melewati masa kedaluwarsa.
Apabila kartu mengalami kerusakan atau mendekati tanggal kedaluwarsa, penggantian sebaiknya segera dilakukan di bank penyalur agar transaksi bantuan tidak terganggu.
Hal lain yang sering diabaikan adalah saldo mengendap. Dana bantuan yang sudah masuk sebaiknya segera dicairkan hingga saldo nol, karena saldo yang terlalu lama tidak digunakan berisiko ditarik kembali dan dapat memengaruhi penilaian sistem terhadap kelayakan penerima.
Bagi penerima Program Keluarga Harapan, pemenuhan komitmen tetap menjadi syarat mutlak. Ibu hamil dan keluarga dengan balita wajib rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang di fasilitas kesehatan.
Sementara itu, anak usia sekolah harus memenuhi ketentuan kehadiran minimal sesuai aturan pendidikan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap komitmen ini dapat berdampak pada penghentian bantuan di tahap berikutnya.
Di tengah evaluasi bantuan sosial, pemerintah juga menerapkan kebijakan graduasi bagi KPM yang telah menerima bantuan selama lima tahun atau lebih.
Evaluasi ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong kemandirian ekonomi. Bagi KPM usia produktif, tersedia alternatif melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang menawarkan modal usaha hingga Rp5.000.000 disertai pendampingan.
Program ini dirancang sebagai jalan transisi agar penerima bansos mampu membangun usaha mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial, sekaligus sebagai antisipasi jika suatu saat status kepesertaan dinyatakan lulus atau digraduasi.
Editor : Eka Rahmawati