RADAR BOGOR - Kabar gembira datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Seorang kreator konten melaporkan bahwa dirinya berhasil mencairkan saldo bantuan BPNT sebesar Rp600.000 dari kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pertamanya yang sebelumnya belum menunjukkan adanya saldo masuk.
Hal ini menjadi bukti bahwa proses pencairan bansos masih terus berjalan secara bertahap hingga hari ini, Kamis, 8 Januari 2026.
Dalam keterangannya, pada postingan YouTube Arfan Saputra Channel kreator tersebut menyampaikan bahwa kartu KKS miliknya sebelumnya sempat kosong dan belum bisa digunakan untuk penarikan.
Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang, saldo bantuan BPNT akhirnya masuk dan berhasil dicairkan sebesar Rp600.000 sesuai dengan alokasi bantuan periode tiga bulan.
Pencairan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh KPM agar tidak berhenti mengecek saldo KKS meskipun sebelumnya belum ada dana yang masuk.
Baca Juga: Panduan Aktivasi Rekening Bansos PIP: Syarat, Prosedur dan Opsi Kuasa bagi Siswa SD hingga SMA
Pemerintah memang menyalurkan bantuan secara bertahap menggunakan sistem gelombang, sehingga tidak semua penerima mendapatkan bantuan di waktu yang sama.
Bantuan BPNT sendiri merupakan program bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk saldo non tunai kepada KPM.
Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya di e-warong atau agen resmi yang telah bekerja sama dengan bank penyalur.
Baca Juga: Panduan Aktivasi Rekening Bansos PIP: Syarat, Prosedur dan Opsi Kuasa bagi Siswa SD hingga SMA
Nominal Rp600.000 yang berhasil dicairkan tersebut merupakan alokasi bantuan untuk tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025. Artinya, setiap bulan KPM mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 yang kemudian diakumulasikan dalam satu kali pencairan.
Keberhasilan pencairan ini juga menunjukkan bahwa KPM yang sebelumnya belum menerima bantuan masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan haknya.
Selama masih terdaftar aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi persyaratan program.
Pemerintah terus mengimbau agar KPM rutin melakukan pengecekan saldo melalui mesin ATM, agen bank, maupun layanan mobile banking.
Pasalnya, tidak semua jadwal pencairan diumumkan secara langsung oleh pendamping sosial, terutama bagi KPM yang baru menerima kartu KKS atau peralihan dari kantor pos.
Selain itu, KPM juga diminta untuk segera melakukan penarikan setelah saldo masuk. Pemerintah telah menetapkan batas akhir transaksi bantuan sosial hingga akhir Desember 2025.
Jika saldo tidak segera dicairkan, maka dana bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.
Kasus keberhasilan pencairan BPNT Rp600.000 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi KPM lain yang masih menunggu bantuan masuk.
Proses pencairan memang membutuhkan kesabaran karena harus melewati tahapan validasi data, penyesuaian sistem perbankan, serta pengecekan rekening secara berlapis.
Dengan terus melakukan pengecekan dan memastikan data tetap aktif, KPM berpeluang besar untuk segera menerima bantuan yang menjadi haknya.
Pemerintah memastikan penyaluran BPNT akhir tahun 2025 tetap dilanjutkan hingga seluruh penerima yang memenuhi syarat mendapatkan bantuannya.***