RADAR BOGOR - Sejumlah pembaruan penting mulai terlihat dalam sistem pendataan, terutama bagi penerima yang hingga akhir 2025 belum menerima pencairan bansos PKH BPNT Tahap 4.
Di sisi lain, peluang baru juga terbuka bagi eks penerima BLT Kesra agar dapat kembali terdata dalam bansos PKH BPNT tahun ini.
Berikut rangkuman informasi bansos PKH BPNT yang disusun secara sistematis berdasarkan poin-poin utama yang relevan untuk dicermati sesuai seperti yang dikutip dari kanal Sukron Channel.
1. Status SI dan SPM Mulai Muncul untuk Bansos Tertunda Tahap 4 Tahun 2025
Kabar cukup positif datang bagi KPM yang bantuan PKH atau BPNT periode Oktober hingga Desember 2025 belum cair.
Pada awal Januari 2026, dalam sistem SIKS-NG mulai terpantau perubahan status bantuan menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) dan bahkan SI (Standing Instruction).
Munculnya status ini menandakan bahwa proses administrasi pencairan sudah bergerak ke tahap akhir. Bagi KPM yang statusnya telah SI dan telah dikonfirmasi oleh pendamping sosial, peluang bantuan masuk ke KKS dinilai cukup besar dalam waktu dekat.
Sementara itu, bagi penerima yang statusnya masih “berhasil cek rekening” dengan nominal bantuan belum muncul atau masih berupa tanda strip, kondisinya masih menunggu kepastian lanjutan.
Status tersebut menunjukkan rekening sudah terverifikasi, namun bantuan belum sepenuhnya disetujui untuk dibayarkan sehingga peluang cair masih bersifat menunggu.
2. Kondisi Bansos Tahap 1 Tahun Anggaran 2026 Masih Dalam Proses Awal
Untuk bantuan PKH dan BPNT murni tahun 2026, khususnya Tahap 1 periode Januari hingga Maret, hingga saat ini belum seluruhnya menampilkan periode salur dalam sistem.
Hal ini menandakan bahwa proses pemutakhiran dan penguncian data masih berjalan. Pembaruan status untuk tahap ini diperkirakan baru akan mulai terlihat dalam beberapa pekan ke depan, seiring selesainya proses verifikasi dan penetapan data penerima awal tahun.
3. Peluang Eks Penerima BLT Kesra Masuk PKH atau BPNT Tahun 2026
Penerima BLT Kesra pada akhir 2025 diketahui sebagian besar berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 dalam data kesejahteraan.
Kelompok ini tetap menjadi prioritas dalam skema perlindungan sosial, meskipun program BLT Kesra itu sendiri tidak lagi dilanjutkan.
Oleh karena itu, peluang untuk beralih menjadi penerima PKH atau BPNT di tahun 2026 masih terbuka lebar.
Agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan, masyarakat disarankan aktif mengajukan usulan bansos.
Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi resmi cek bansos pada menu usul, sekaligus melakukan pembaruan data apabila desil dirasa tidak sesuai.
Alternatif lainnya adalah melalui jalur desa atau kelurahan dengan mengikuti Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan yang umumnya dilaksanakan rutin setiap awal bulan.
Khusus untuk PKH, perlu diperhatikan bahwa dalam satu Kartu Keluarga harus terdapat minimal satu komponen penerima, seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, atau lansia berusia minimal 60 tahun.
4. Bantuan Tambahan atau Komplementer yang Berlanjut di Tahun 2026
Selain bansos reguler, beberapa bantuan pendukung juga dipastikan masih berlanjut. Program Indonesia Pintar masih memberikan kesempatan aktivasi rekening bagi penerima yang belum sempat melakukan aktivasi sebelumnya.
Bagi yang sudah mengaktifkan rekening, pencairan bantuan biasanya akan mengikuti dalam waktu tidak terlalu lama.
Di sisi lain, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram juga diperpanjang untuk tahun 2026. Penyalurannya diperkirakan akan kembali dilakukan menjelang periode Hari Raya Idul Fitri dengan alokasi bantuan untuk beberapa bulan sekaligus, sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Penjelasan Terkait Status “Exclude” dan KKS Tidak Terdistribusi
Sebagian KPM masih menemukan keterangan “Exclude” atau catatan bahwa KKS belum terdistribusi, meskipun kartu secara fisik sudah diterima.
Dalam kondisi ini, disarankan agar penerima tidak terburu-buru mengecek saldo ke ATM atau agen bank karena bantuan dipastikan belum masuk.
Status tersebut menandakan adanya kendala administratif yang sedang ditindaklanjuti oleh pendamping sosial ke tingkat pusat, sehingga pengecekan saldo berulang justru berpotensi menimbulkan kekecewaan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga