RADAR BOGOR - Sejumlah pembaruan penting muncul dari sistem pendataan bansos PKH BPNT, khususnya terkait sisa penyaluran tahap akhir tahun lalu, kesiapan tahap awal tahun anggaran 2026, serta peluang bagi kelompok masyarakat tertentu untuk kembali masuk dalam skema bantuan reguler.
Untuk pencairan bansos PKH BPNT tahap 4 tahun 2025, yang mencakup periode Oktober hingga Desember, terdapat perkembangan signifikan pada status administrasi di sistem SIKS-NG.
Dilansir dari kanal Sukron Channel, sejumlah KPM yang belum menerima bansos PKH BPNT kini mulai melihat perubahan status menjadi SPM atau SI.
Munculnya status SI menjadi sinyal positif karena menandakan proses pembayaran telah siap dijalankan oleh bank penyalur. Dalam kondisi ini, peluang bantuan masuk ke KKS dinilai cukup besar dalam waktu dekat.
Namun, bagi KPM yang statusnya masih sebatas “berhasil cek rekening” dengan nominal belum tercantum, proses masih berada pada tahap verifikasi sehingga hasil akhirnya belum dapat dipastikan dan perlu menunggu perubahan status lanjutan.
Sementara itu, untuk bansos murni tahun anggaran 2026, yakni tahap 1 periode Januari hingga Maret, hingga kini sistem belum menampilkan periode penyaluran.
Hal ini menunjukkan bahwa bantuan reguler PKH dan BPNT tahap awal tahun masih berada pada fase penyiapan data dan administrasi.
Berdasarkan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, pembaruan status tahap 1 umumnya baru mulai terlihat setelah proses pemutakhiran data selesai, yang diperkirakan terjadi menjelang atau memasuki bulan Februari.
Selain penerima reguler, kelompok masyarakat yang sebelumnya menerima BLT Kesra pada akhir 2025 juga memiliki peluang untuk kembali mendapatkan bantuan di tahun 2026.
Penerima BLT Kesra umumnya berasal dari kelompok desil bawah dalam data kesejahteraan, sehingga secara kriteria masih termasuk prioritas perlindungan sosial.
Karena program BLT Kesra tidak lagi berlanjut, masyarakat dalam kelompok ini dianjurkan untuk aktif mengajukan diri agar dapat masuk ke program PKH atau BPNT.
Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi resmi cek bansos dengan memanfaatkan menu usulan, maupun melalui jalur desa atau kelurahan lewat musyawarah rutin yang digelar setiap awal bulan.
Untuk program PKH, perlu diperhatikan bahwa dalam satu Kartu Keluarga harus terdapat komponen yang memenuhi syarat, seperti anak usia sekolah, balita, atau lansia berusia minimal 60 tahun.
Di luar bantuan reguler, tahun 2026 juga diwarnai dengan keberlanjutan sejumlah bantuan komplementer.
Program Indonesia Pintar masih memberikan kesempatan aktivasi rekening bagi penerima yang sebelumnya belum sempat mengaktifkan, sehingga bantuan dapat segera disalurkan setelah proses tersebut selesai.
Selain itu, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dipastikan berlanjut dan diproyeksikan akan disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan alokasi beberapa bulan sekaligus.
Namun demikian, tidak semua status yang muncul di sistem menandakan bantuan akan segera diterima. Sebagian KPM mendapati keterangan “exclude” atau catatan bahwa KKS belum terdistribusi, meskipun kartu secara fisik sudah ada.
Dalam kondisi seperti ini, pengecekan saldo secara berulang ke ATM atau agen bank justru tidak disarankan karena bantuan memang belum dapat dicairkan.
Permasalahan tersebut biasanya sedang dalam proses tindak lanjut oleh pendamping sosial untuk diklarifikasi ke tingkat pusat.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga