RADAR BOGOR – Proses pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT susulan dari alokasi anggaran 2025 terus berlanjut di awal tahun 2026.
Bersamaan dengan kabar gembira ini, pemerintah mengeluarkan peraturan dan instruksi terbaru yang wajib dipahami oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos pada tahun 2026.
1. Status Pencairan PKH/BPNT Susulan (9 Januari 2026)
Laporan dan bukti penarikan saldo menunjukkan proses penyelesaian sisa anggaran bansos 2025 (tahap 4) sudah mencapai tahap akhir.
Peluang Cair Susulan: Bantuan yang statusnya telah mencapai SPM (Surat Perintah Membayar) atau SI (Standing Instruction) di SIKS-NG memiliki kemungkinan besar dicairkan pada Januari 2026, meskipun telah melewati batas tahun anggaran.
Hal ini terjadi akibat kendala teknis perbankan atau termin penyaluran yang belum tuntas.
Bukti Cair: Laporan dari berbagai daerah, seperti Subang, Purbalingga, dan Jawa Barat, menunjukkan adanya pencairan sebagai berikut:
• BPNT Susulan: Sebesar Rp600.000 (alokasi tiga bulan).
• PKH + BPNT: Dengan nominal besar, seperti Rp1.200.000, atau akumulasi PKH yang baru tervalidasi.
Status SI: Status SI (Standing Instruction) mengindikasikan dana sudah dalam proses transfer dari Kas Negara ke bank penyalur Himbara. KPM diimbau bersabar karena pencairan dilakukan secara bertahap.
2. Prediksi Alur Pencairan PKH/BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Pemerintah memprioritaskan penyelesaian bansos susulan 2025 pada minggu pertama dan kedua Januari 2026.
Berikut prediksi alur persiapan pencairan tahap 1 tahun 2026:
• Januari Minggu ke-1–2: Verifikasi kelayakan KPM oleh pemerintah daerah melalui SIKS-NG.
• Januari Minggu ke-3–4: Pemrosesan rekening dan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
• Februari–Maret: Penyaluran dana bansos secara bertahap ke Kartu KKS (BRI, BNI, Mandiri, BSI).***
Editor : Eli Kustiyawati