RADAR BOGOR - Ada update terbaru terkait pencairan bantuan sosial tahap 4 untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025 hingga memasuki Januari 2026.
Sejumlah penerima mengaku bantuan BPNT maupun PKH belum juga masuk meskipun sebelumnya tercatat sebagai penerima aktif.
Berdasarkan kondisi penyaluran terbaru, hingga awal tahun 2026 belum terdapat tanda penutupan resmi atau data cut-off tahap 4 dari pemerintah pusat.
Dilansir dari kanal Pendamping Sosial, dalam praktik penyaluran bansos, data cut-off biasanya menjadi penanda bahwa suatu tahap akan segera dihentikan.
Karena belum adanya cut-off tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran tahap 4 secara sistem masih berjalan.
Artinya, keterlambatan yang dialami sebagian KPM belum tentu berarti bantuan dihentikan, melainkan masih berada dalam antrean proses.
Perlu dipahami bahwa sejak pertengahan tahun 2025, pola penyaluran bantuan sosial mengalami perubahan.
Penyaluran tidak lagi harus menunggu satu tahap selesai seratus persen sebelum tahap berikutnya dimulai.
Dalam banyak kasus, penyaluran tahap baru bisa berjalan bersamaan dengan penyelesaian sisa tahap sebelumnya.
Oleh karena itu, penyelesaian bansos tahap 4 tahun 2025 sangat mungkin dilakukan bersamaan dengan mulai disalurkannya bansos tahap 1 tahun 2026 untuk periode Januari hingga Maret.
Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan bansos tahap 4 belum diterima oleh sebagian KPM.
Alasan pertama adalah karena bantuan masih dalam proses dan belum masuk jadwal cair. Banyak data penerima sebenarnya tidak bermasalah, namun mengalami keterlambatan akibat antrean sistem penyaluran.
Alasan kedua berkaitan dengan proses verifikasi dan sinkronisasi data. Data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga harus sesuai dengan data yang tercatat di perbankan serta sistem kesejahteraan sosial nasional.
Perbedaan sekecil apa pun, termasuk kesalahan penulisan nama atau NIK, dapat menyebabkan data tertahan untuk diperbaiki.
Proses pencocokan ulang inilah yang kerap memakan waktu dan berdampak pada keterlambatan pencairan bantuan.
Alasan ketiga adalah adanya perubahan desil atau tingkat kesejahteraan sosial. Sistem bantuan sosial saat ini terintegrasi dengan berbagai basis data nasional, termasuk data kepemilikan aset dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Apabila terdeteksi adanya peningkatan kondisi ekonomi, seperti kepemilikan kendaraan, tanah, tabungan dalam jumlah besar, atau peningkatan pendapatan, maka peringkat desil penerima dapat naik.
Selain itu, alasan keempat yang cukup sering terjadi adalah terdeteksinya anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang memiliki pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan penerima bansos.
Apabila dalam satu KK terdapat anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN dan BUMD, maka sistem secara otomatis dapat menghentikan bantuan untuk seluruh KK.
Hal ini termasuk kasus orang tua lanjut usia yang sebelumnya menerima bansos secara lancar, namun bantuannya terputus karena anak yang masih satu KK diangkat sebagai ASN atau P3K.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, terdapat beberapa solusi yang disarankan. Jika dalam satu KK terdapat anggota keluarga yang sudah bekerja sebagai ASN atau P3K sementara orang tua masih tergolong layak menerima bantuan, pemisahan Kartu Keluarga menjadi langkah yang sangat dianjurkan.
Dengan pemisahan KK, status pekerjaan anak tidak lagi memengaruhi kelayakan bansos orang tua.
Selain itu, KPM yang bantuannya belum cair sangat disarankan untuk aktif melakukan pengecekan langsung ke desa atau kelurahan melalui operator SIKS-NG atau pendamping sosial setempat.
Pengecekan ini penting agar penerima mengetahui status datanya secara pasti, apakah hanya mengalami keterlambatan pencairan, masih dalam proses verifikasi, atau sudah masuk kategori tidak layak menerima bantuan.
Dengan informasi yang jelas dari sistem, KPM dapat segera mengambil langkah lanjutan yang sesuai, baik melakukan perbaikan data maupun memahami status kepesertaannya ke depan.***
Editor : Asep Suhendar