RADAR BOGOR - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat melaporkan adanya saldo masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera yang diduga bansos PKH BPNT.
Informasi ini melansir YouTube Sukron Channel, menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama terkait jenis bansos yang cair, alokasi tahap pencairannya, serta kepastian apakah bantuan reguler PKH BPNT tahun ini.
Atau, masih dugaan KPM, merupakan kewajiban pemerintah dari tahun sebelumnya, yaitu bansos PKH BPNT susulan.
Untuk menghindari kesalahpahaman, berikut penjelasan per poin berdasarkan perkembangan terbaru yang beredar.
1. Laporan saldo masuk KKS pada 10 Januari 2026
Pada Sabtu, 10 Januari 2026, sejumlah KPM melaporkan adanya saldo masuk ke rekening KKS. Pencairan ini terpantau terjadi melalui salah satu bank penyalur, yaitu Bank BRI.
Masuknya saldo di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa proses penyelesaian pencairan bantuan yang tertunda mulai dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat melalui sistem penyaluran yang telah ditetapkan.
2. Jenis bantuan yang kemungkinan besar cair
Dilansir dari kanal Sukron Channel, saldo yang masuk ke KKS tersebut bukan merupakan bantuan baru tahun 2026. Dana yang diterima KPM diduga kuat berasal dari bantuan BPNT atau sisa pencairan PKH Tahap 4 tahun 2025.
Hal ini berlaku khusus bagi penerima yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima aktif, namun belum menerima dana hingga akhir Desember 2025.
3. Status SI menjadi penentu pencairan susulan
KPM yang mengalami pencairan di Januari 2026 umumnya memiliki status SI atau Standing Instruction di sistem SIKS-NG pada tahap akhir 2025.
Status ini menunjukkan bahwa penerima sebenarnya sudah masuk daftar salur, namun pencairan sempat tertunda akibat kendala teknis atau administratif.
Dengan demikian, dana yang cair di awal Januari merupakan pencairan susulan, bukan tahap pertama bantuan tahun 2026.
4. Penegasan nominal bansos reguler tahun 2026
Pemerintah memastikan tidak ada perubahan nominal bantuan sosial reguler di tahun 2026. BPNT tetap diberikan sebesar Rp200.000 per bulan, yang dalam praktiknya sering dicairkan per tiga bulan dengan total Rp600.000.
Sementara itu, bantuan PKH masih mengikuti skema sebelumnya, dengan besaran berbeda sesuai kategori penerima.
5. Rincian bantuan PKH berdasarkan kategori penerima
Bantuan PKH untuk ibu hamil dan anak usia dini tetap sebesar Rp750.000 per tahap. Anak tingkat SD atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat Rp375.000 per tahap, dan anak SMA atau sederajat Rp500.000 per tahap.
Sementara itu, kategori lansia dan penyandang disabilitas masing-masing menerima Rp600.000 per tahap. Seluruh nominal tersebut tidak mengalami penyesuaian pada tahun 2026.
6. Kondisi KPM yang belum cair sepanjang 2025
Masih terdapat KPM yang hingga akhir 2025 belum menerima bantuan meskipun sudah memiliki KKS. Salah satu penyebabnya adalah status exclude atau KKS yang belum terdistribusi secara sempurna.
Kasus seperti ini masih dalam proses tindak lanjut melalui laporan pendamping sosial ke jenjang yang lebih tinggi dan menunggu pembaruan status di sistem SIKS-NG.
7. Masalah gagal burekol dan solusi yang disarankan
Kendala lain yang kerap terjadi adalah gagal burekol atau gagal buka rekening kolektif. Hal ini biasanya disebabkan data kependudukan yang tidak sinkron dengan Dukcapil, misalnya anak dalam keluarga sudah menikah dan berpindah Kartu Keluarga, namun belum diperbarui dalam sistem.
Untuk mengatasi hal ini, KPM disarankan melakukan perbaikan data dan pengusulan ulang melalui aplikasi Cek Bansos sesuai prosedur yang berlaku.
8. Perkembangan bantuan tambahan di awal 2026
Selain bansos reguler, terdapat indikasi bahwa bantuan pangan berupa beras masih berpeluang dilanjutkan pada tahun 2026.
Bantuan ini diperkirakan akan disalurkan menjelang Idul Fitri, meskipun masih menunggu keputusan resmi.
Di sisi lain, pencairan Program Indonesia Pintar untuk alokasi tahun 2025 juga dilaporkan masih berlanjut dan diperpanjang pada Januari 2026.
9. Catatan bantuan tambahan tahun sebelumnya
Pada akhir tahun 2025, pemerintah sempat menyalurkan bantuan tambahan atau penebalan bansos dengan nominal tertentu bagi penerima prioritas.
Namun bantuan tersebut bersifat situasional dan tidak dapat dijadikan acuan bahwa program serupa akan kembali diberikan pada tahun 2026.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga