RADAR BOGOR - Memasuki pekan kedua Januari 2026, media sosial tengah dihebohkan dengan banyaknya unggahan bukti struk penarikan saldo sebesar Rp600.000
Spekulasi mulai bermunculan di tengah masyarakat terkait saldo yang ditarik merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 susulan 2025.
Dana tersebut juga dikaitkan dengan pencairan bantuan validasi baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Murni yang kini mendapatkan PKH.
Salah satu KPM Lansia melaporkan, telah menerima pencairan bansos pada 10 Januari 2026 melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Selanjutnya, ada kabar baik yang menyebutkan status BPNT sudah masuk standing instruction (SI) yang berarti sudah cek rekening.
KPM lain yang berasal dari Sulawesi Selatan melakukan pengecekan dan berhasil mencairkan saldo senilai Rp600.000.
Saldo senilai Rp600.000 merupakan rapelan bantuan BPNT untuk 3 bulan atau bantuan PKH untuk kategori lansia.
Namun, setelah dilakukan penelusuran pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG), kemungkinan besar saldo tersebut merupakan hasil dari kebijakan validasi by system.
KPM harus memahami bahwa pada akhir tahun 2025 lalu terdapat proses penggenapan kuota nasional.
Banyak KPM yang sebelumnya hanya menerima BPNT, kini dipilih oleh sistem untuk mendapatkan bantuan PKH guna memenuhi kuota 10 juta penerima manfaat.
Mekanisme ini yang disebut sebagai PKH Validasi Baru yang diambil dari penerima BPNT Murni.
Sehingga, saldo yang beredar di media sosial tersebut bukan pencairan serentak untuk semua KPM BPNT, tapi sisa alokasi tahun lalu atau hasil validasi baru PKH yang baru dicairkan oleh KPM.
Selanjutnya, informasi terkait pencairan bansos tahap pertama tahun 2026 masih belum pasti.
KPM harus paham, apabila pencairan bansos tahap pertama tahun 2026 sudah dilakukan, maka penyaluran bantuan masih bertahap dan berbeda di seluruh wilayah di Indonesia.
Editor : Siti Dewi Yanti