RADAR BOGOR - Mulai Senin, 12 Januari 2026, ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menghadapi momen penentuan keberlanjutan bantuan sosial (bansos) mereka.
Melansir YouTube Kabar Bansos, pemerintah melalui Dinas Sosial memulai survei besar-besaran dan penempelan stiker Keluarga Miskin, pada 12 Januari 2026, yang jika ditolak, dapat menyebabkan KPM langsung dicoret dari daftar penerima bansos PKH maupun BPNT.
Bagi KPM yang berhasil lolos verifikasi bansos, pemerintah telah menyiapkan skema cair dobel yang mencakup dana tunai hingga bantuan pangan beras dalam jumlah besar sebagai kompensasi percepatan penyaluran tahap pertama tahun 2026.
Melansir dari kanal YouTube Kabar Bansos, Pemerintah tidak lagi sekadar mengirimkan dana, tetapi melakukan pengawasan ketat di lapangan.
Ada dua hal yang wajib disiapkan oleh setiap pemegang kartu KKS:
- Wawancara Survei: Pendamping akan melakukan pengecekan kondisi ekonomi terkini. Pastikan memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan data kemiskinan agar status bantuan tidak berubah menjadi Mampu.
- Aturan Stikerisasi: Rumah penerima PKH dan BPNT wajib ditempeli stiker identitas. Penolakan terhadap pemasangan stiker ini dianggap sebagai pernyataan bahwa keluarga tersebut sudah mandiri (mampu) dan akan langsung melalui proses graduasi paksa.
Dibalik ketatnya pengawasan, ada kabar gembira bagi KPM yang memenuhi syarat. Di pencairan Tahap 1 2026 ini, saldo yang masuk ke KKS diprediksi akan lebih besar karena penggabungan beberapa pos bantuan:
- Akumulasi PKH dan BPNT: Bagi penerima kategori komplementer, saldo Rp600.000 dari BPNT akan ditambah dengan uang tunai PKH sesuai jumlah tanggungan.
- Rapel Tahap 4 2025: KPM yang bantuannya sempat tertunda di akhir tahun lalu namun sudah berstatus SI (Standing Instruction) akan menerima pencairan rapel sekaligus dengan tahap baru.
- Bantuan Pangan Beras 40 Kg: Pemerintah menambah alokasi bantuan beras bagi KPM BPNT murni maupun PKH dengan total mencapai 40 kg untuk mendukung ketahanan pangan di awal tahun.
Salah satu poin yang akan diperiksa dalam survei besok adalah keberadaan fisik kartu KKS. KPM dilarang keras menitipkan kartu kepada ketua kelompok, tetangga, atau pendamping dengan alasan apapun.
Hal ini bertujuan untuk mencegah pemotongan dana ilegal dan memastikan bantuan diterima utuh oleh yang berhak.
Berdasarkan data teknis penyaluran, Bank BRI diproyeksikan mulai memproses transfer saldo lebih awal dibandingkan bank himbara lainnya.
Bagi pemilik kartu KKS BRI, disarankan mulai melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui ATM atau mobile banking setelah proses survei di wilayahnya selesai dilakukan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga