RADAR BOGOR – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan kabar gembira dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah.
Memasuki pekan kedua Januari 2026, beredar puluhan video di platform TikTok, Facebook, hingga WhatsApp yang memperlihatkan bukti penarikan saldo bantuan sosial atau bansos sebesar Rp600.000 dari rekening bantuan sosial.
Tak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya apakah ini merupakan bansos BPNT tahap 4 tahun 2025 yang cair susulan, atau justru PKH validasi baru tahun 2026.
Dalam sejumlah video yang viral, terlihat para KPM melakukan pengecekan saldo di mesin EDC agen bank hingga ATM.
Salah satu video bahkan memperlihatkan seorang ibu yang mengaku sudah mencairkan bantuan hingga empat kali dalam tiga hari terakhir.
Sementara itu, video lain menyebutkan bahwa bantuan untuk kategori lansia sudah mulai masuk ke rekening bagi pemegang Kartu Merah Putih.
Berdasarkan penelusuran data dan laporan transaksi yang beredar dari kanal YouTube Info Bansos, salah satu penarikan terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada pagi hari melalui rekening BSA (Basic Saving Account) yang memang digunakan untuk penyaluran bansos.
Nominal Rp600.000 sendiri identik dengan:
• Rapelan BPNT untuk tiga bulan, atau
• Bantuan PKH kategori lansia.
Namun, setelah dilakukan pemantauan sistem, besar kemungkinan saldo tersebut berasal dari hasil validasi sistem akhir tahun 2025.
Pada akhir 2025 lalu, pemerintah melakukan proses penggenapan kuota nasional sebanyak 10 juta KPM PKH.
Akibatnya, banyak penerima BPNT murni yang kemudian dipilih sistem untuk mendapatkan bantuan PKH.
Artinya, sebagian KPM yang sebelumnya hanya menerima BPNT kini resmi menjadi penerima PKH dan langsung mendapatkan saldo rapelan.
Bagaimana dengan BPNT Tahap 1 dan PKH Tahap 1 Tahun 2026?
Hingga 11 Januari 2026, berdasarkan pantauan aplikasi sistem SIKS-NG, status bantuan sosial reguler belum menunjukkan aktivitas penyaluran tahap 1 tahun 2026.
Namun, jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan besar-besaran diprediksi akan dimulai:
• Minggu ketiga atau keempat Februari 2026,
• Berlanjut hingga akhir Maret 2026,
• Disalurkan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, dan Mandiri).
Memasuki tahun 2026, pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan data yang lebih ketat dengan integrasi data kependudukan.
Tujuannya agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
KPM diimbau untuk:
• Memperbarui data di DTKS,
• Rutin mengecek aplikasi Cek Bansos,
• Melakukan koordinasi dengan pendamping sosial.
Saldo Rp600.000 yang viral di awal Januari 2026 bukan pencairan serentak untuk semua KPM, melainkan:
• Sisa alokasi tahun 2025, atau
• Hasil validasi PKH baru.
Bagi KPM yang belum menerima, diminta tetap bersabar dan tidak mudah percaya pada kabar burung.***
Editor : Eli Kustiyawati