RADAR BOGOR - Mulai pertengahan Januari 2026, para keluarga penerima manfaat atau KPM melaporkan adanya saldo masuk secara bertahap ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nominal mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.800.000.
Kabar ini pun menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, bantuan sosial (bansos) apa yang akhirnya cair pada pertengahan awal tahun ini?
Berdasarkan informasi terbaru, dana yang mulai masuk ke KKS tersebut merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pencairan ini secara khusus menyasar KPM baru yang telah terdaftar dan melakukan aktivasi rekening SimPel pada periode November–Desember 2025, dengan batas aktivasi hingga 31 Januari 2026.
Baca Juga: Saldo Masuk! PIP 2026 Cair hingga Rp1,8 Juta di Kartu KKS, Cek Batas Akhir Aktivasi Agar Bansos Tak Hangus
Nominal bantuan PIP yang diterima pun bervariasi sesuai jenjang pendidikan. Untuk siswa Sekolah Dasar (SD), bantuan yang cair tercatat sebesar Rp450.000, sementara siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima dana hingga Rp1.800.000.
Beberapa laporan pencairan telah masuk sejak awal pekan, tepatnya mulai Senin dan Selasa, dan berlanjut hingga hari Rabu.
Tak hanya soal dana pendidikan, pemerintah juga memastikan bahwa penyaluran bantuan beras dan minyak goreng 4 liter masih berlanjut.
Bantuan pangan ini merupakan penyaluran susulan alokasi tahun 2025 yang belum sepenuhnya tersalurkan.
Baca Juga: Dorong Pembangunan Rumah bagi Buruh, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Wamenaker: Ngontrak itu Mahal
Dilansir dari kanal YouTube Cek Bansos, program penyaluran beras SPHP 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran memang masih berlangsung. Salah satu laporan datang dari Kabupaten Aceh Selatan, yang mana KPM baru menerima bantuan beras dan minyak goreng pada 13 Januari 2026, setelah sempat tertunda di awal tahun.
Sementara itu, terkait BPNT atau BBNT tahap keempat susulan, hingga 14 Januari 2026 belum ditemukan adanya saldo masuk pada KKS lama terbitan 2020–2022.
Baca Juga: Warga Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Meningkat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Ceritanya Cuma Satu Aja, Hei Ini Jalan Dibangun dari Pajak
Meski demikian, data di sistem menunjukkan kondisi KPM yang beragam. Ada yang masih berstatus aktif dan aman, namun pencairannya belum terealisasi.
Pemerintah melalui pendamping sosial masih menunggu kepastian lanjutan penyaluran BPNT tahap keempat.
Masyarakat diimbau tetap memantau status kepesertaan dan memastikan desil ekonomi masih masuk kategori layak bantuan. Selama status tersebut aman, peluang bantuan untuk tetap disalurkan masih terbuka.