RADAR BOGOR - Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Program PKH dan BPNT kini diawasi ketat dengan sistem digital terbaru yang terhubung langsung ke data kependudukan, pajak, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Akibatnya, ribuan KPM mulai resah. Pasalnya, tidak sedikit penerima bantuan yang tiba-tiba dinyatakan tidak layak dan bantuannya diputus.
3. Lolos Survei Lapangan
Pendamping sosial telah melakukan:
• Foto rumah
• Geotagging lokasi
• Verifikasi kondisi ekonomi
4. Tidak Ada Penghasilan di Atas UMP
Jika ada satu saja anggota keluarga yang bergaji di atas UMP, bantuan otomatis dihentikan.
Baca Juga: STAI Al-Hidayah Bogor Latih Metode Tikrar untuk Guru dan Orang Tua di Sekolah Inklusi
5. Aktif Sosial
KPM yang aktif P2K2 dinilai lebih bertanggung jawab dan mudah dipantau.
Sesuai aturan terbaru Kemensos, berikut daftar KPM yang langsung dicoret dari sistem sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos.
• Memiliki anggota keluarga ASN, TNI, Polri
• Terdata sebagai pekerja bergaji di atas UMP
• Komponen PKH habis (graduasi alamiah)
• Menolak difoto rumah oleh petugas
• Data tidak sinkron
Baca Juga: Update Bansos 15 Januari: Pencairan PIP KPM Baru, Perpanjangan Stok Beras SPHP hingga Status BPNT Susulan
Bantuan disalahgunakan untuk game onlineterlaranga, narkoba, miras, dan barang mewah.
Kemensos menegaskan bahwa evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria langsung dinyatakan tidak layak.
Program bansos kini benar-benar difokuskan hanya untuk masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan.
Tahun 2026 menjadi tahun seleksi besar-besaran penerima bantuan sosial. Yang masih memenuhi syarat akan tetap menerima bantuan.
Namun yang sudah dianggap mampu, siap-siap dicoret permanen.
Masyarakat diimbau untuk segera mengecek dan memperbaiki data agar tidak gagal cair.***