RADAR BOGOR - Memasuki awal tahun anggaran 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali melakukan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan tahap awal kali ini dibarengi dengan aturan baru yang jauh lebih ketat dan berbasis integrasi data nasional.
Tak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa waswas.
Pasalnya, selain ada kelompok yang dipastikan masih menerima bantuan, ada pula kategori KPM yang secara resmi dinyatakan tidak lagi berhak dan dicoret permanen dari daftar penerima bansos.
Baca Juga: 10 Pertanyaan Survei Kelayakan Bansos 2026: Salah Jawab Bisa Dicoret, Petugas Mulai Foto Rumah KPM PKH dan BPNT, Simak Bocorannya
Verifikasi Ketat Sejak Januari 2026
Sejak Januari 2026, proses verifikasi dan validasi data penerima PKH dan BPNT sudah mulai berjalan.
Sistem terbaru Kemensos kini mengandalkan integrasi data lintas instansi secara real time, mulai dari data kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan dan perpajakan.
Artinya, kesalahan data sekecil apa pun kini berpotensi berdampak besar terhadap kelayakan penerima bantuan.
Baca Juga: Ular Sepanjang 3 Meter Hebohkan Warga Karadenan, Damkar Kabuaten Bogor Langsung Turun Evakuasi
Ciri KPM yang Masuk Kategori Aman
Dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos, berdasarkan aturan terbaru, KPM yang berpeluang besar kembali menerima PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 memiliki sejumlah ciri utama.
Pertama, linearitas data. Nama yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus sama persis, termasuk ejaan dan spasi.
Perubahan data keluarga seperti pindah anggota atau kematian wajib sudah dilaporkan ke Dukcapil dan operator desa.
Baca Juga: Survei Pendataan Kelayakan KPM PKH dan BPNT 2026 Mulai Berjalan, Ini 10 Poin Pertanyaan Penentu Lolos atau Tidaknya jadi Penerima Bansos
Kedua, masih memiliki komponen PKH aktif. Bantuan PKH tidak hanya diberikan karena status ekonomi, tetapi karena adanya komponen tertentu, seperti:
• Komponen pendidikan (anak SD, SMP, SMA yang aktif dan terdata di Dapodik atau EMIS),
• Komponen kesehatan (ibu hamil maksimal kehamilan kedua dan balita yang rutin ke posyandu).
• Komponen kesejahteraan sosial (lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat yang tervalidasi).
Baca Juga: Survei Pendataan Kelayakan KPM PKH dan BPNT 2026 Mulai Berjalan, Ini 10 Poin Pertanyaan Penentu Lolos atau Tidaknya jadi Penerima Bansos
Ketiga, lolos verifikasi lapangan, termasuk foto rumah dan geotagging terbaru yang dilakukan pendamping sosial pada akhir 2025.
Keempat, tidak ada anggota keluarga berpenghasilan di atas UMP/UMK dalam satu KK.
Kelima, aktif mengikuti kegiatan sosial, seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). KPM yang aktif dinilai lebih aman karena kondisi dan datanya terpantau langsung oleh pendamping sosial.
Selain itu, KPM lansia dan KPM usia produktif dengan masa kepesertaan di bawah lima tahun juga masih berpeluang besar menerima bantuan.
Baca Juga: Ditolak Warga Karena Diduga Jual Miras, Kafe di Katulampa Disegel Satpol PP Kota Bogor
Pemerintah Tegaskan Bantuan Tepat Sasaran
Kemensos menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang masih membutuhkan.
Dengan verifikasi berkala setiap tiga bulan, diharapkan tidak ada lagi penerima bantuan yang sebenarnya sudah tergolong mampu.
Bagi KPM, memahami aturan baru ini menjadi kunci agar tidak kehilangan hak bantuan secara tiba-tiba.***