RADAR BOGOR - Kabar menggembirakan datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026.
Sejumlah bantuan sosial (bansos) diproyeksikan dapat diterima secara bersamaan oleh KPM yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 4, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data kesejahteraan nasional.
Bantuan yang diterima tidak hanya berupa saldo sembako tunai, tetapi juga beras, perlindungan kesehatan, subsidi listrik, hingga bantuan pendidikan bagi anak sekolah. Skema ini membuat total manfaat yang diterima jauh lebih besar dibandingkan penyaluran tunggal.
1. BPNT Tunai Rp600 Ribu Dirapel untuk Tiga Bulan
KPM BPNT mendapatkan bantuan utama berupa saldo sembako tunai sebesar Rp200.000 per bulan.
Melansir dari kanal Info Bansos, pada tahap awal tahun 2026, pencairan dilakukan dengan sistem rapel untuk tiga bulan sekaligus, sehingga total dana yang diterima mencapai Rp600.000.
Saldo ini masuk melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan diperuntukkan bagi pembelian bahan pangan bergizi seperti beras, telur, sayur, dan sumber protein lainnya di e-warong atau mitra penyalur yang tersedia.
2. Tambahan Bantuan Beras Total 40 Kilogram
Selain bantuan tunai, KPM BPNT juga berpeluang menerima bantuan pangan berupa beras. Alokasi yang disalurkan adalah 10 kilogram per bulan dan diberikan untuk empat bulan sekaligus.
Dengan demikian, total beras yang diterima dapat mencapai 40 kilogram per keluarga. Bantuan beras ini bersifat otomatis mengikuti status kepesertaan BPNT dan sangat membantu menjaga ketahanan pangan rumah tangga penerima.
3. Peluang Mendapat Bantuan PKH bagi Keluarga Berkomponen
Keluarga penerima BPNT yang memiliki komponen tertentu berkesempatan memperoleh tambahan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Komponen yang dimaksud antara lain ibu hamil, balita, anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMA, lansia di atas 70 tahun, serta penyandang disabilitas berat.
Besaran bantuannya berbeda-beda, misalnya ibu hamil atau balita bisa menerima hingga Rp750.000 per tahap, sedangkan lansia memperoleh bantuan tunai sekitar Rp600.000 per tahap, tergantung kategori yang tercatat.
4. Subsidi Listrik untuk Daya Rendah
KPM yang berada di Desil 1 sampai 4 dengan daya listrik rumah tangga 450 VA hingga 900 VA berhak mendapatkan subsidi listrik. Bentuk bantuannya bisa berupa potongan tagihan maupun listrik gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Bantuan ini bertujuan meringankan beban pengeluaran rutin rumah tangga penerima, khususnya pada kebutuhan energi dasar.
5. Jaminan Kesehatan Gratis melalui PBI JK
Selain bantuan pangan dan tunai, KPM BPNT juga terlindungi melalui skema jaminan kesehatan PBI JK.
Dalam skema ini, iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan ditanggung sepenuhnya, sehingga keluarga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa perlu membayar iuran bulanan. Manfaat ini sangat penting untuk memastikan akses pengobatan tetap terjaga.
6. Bantuan Pendidikan Anak Sekolah melalui PIP
Anak-anak dari keluarga penerima BPNT yang masih bersekolah juga berpeluang mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan ini diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan nominal yang menyesuaikan jenjang pendidikan.
Besarannya dimulai dari sekitar Rp450.000 per tahun untuk jenjang dasar dan dapat mencapai lebih dari Rp1 juta per tahun bagi jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah agar anak tetap bersekolah tanpa terkendala biaya.
7. Tahapan Penyaluran Awal Tahun 2026
Pada bulan Januari, dilakukan proses pemadanan dan pengecekan data seperti kesesuaian NIK, status desil, serta keaktifan rekening penyaluran melalui sistem pendataan terpadu.
Setelah tahapan ini selesai, pencairan bantuan BPNT rapel senilai Rp600.000 diperkirakan berlangsung pada akhir Februari hingga Maret 2026.
Pada periode yang sama, bantuan beras fisik juga mulai didistribusikan kepada KPM yang memenuhi kriteria.
8. Cara Cek Status Penerimaan Bantuan
Masyarakat dapat memantau status penerimaan bantuan secara berkala melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos.
Apabila belum terdaftar namun merasa memenuhi syarat, pengajuan dapat dilakukan melalui aparat desa atau kelurahan setempat, serta memanfaatkan fitur usul dan sanggah yang tersedia di aplikasi untuk memastikan data dapat diverifikasi kembali.***
Editor : Asep Suhendar