RADAR BOGOR - Pemerintah merombak skema penyaluran bantuan sosial (Bansos) dengan aturan yang lebih ketat sekaligus solutif bagi masyarakat usia produktif.
Mulai tahun 2026, penerimaan bansos PKH dan BPNT tidak lagi berlaku tanpa batas waktu, melainkan dibatasi maksimal 5 tahun guna mendorong kemandirian ekonomi melalui suntikan modal usaha hingga Rp5 juta.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah mentalitas ketergantungan menjadi kemandirian, sembari tetap memastikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Modal Usaha Rp5 Juta via Program PENA
Melansir dari channel YouTube KLIK BANSOS, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih berada di usia kerja, pemerintah kini menawarkan pintu keluar yang menguntungkan.
Daripada hanya menunggu bantuan cair, KPM usia produktif didorong untuk mendaftar pada program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) atau PPSE.
- Insentif: Bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000.
- Target: KPM yang memiliki potensi usaha dan kemauan untuk lepas dari status penerima bantuan.
- Pendampingan: Selain modal, penerima akan mendapatkan bimbingan bisnis agar usaha yang dijalankan berkelanjutan.
Stok Beras 720.000 Ton Siap Kucur
Sebagai jaring pengaman selama masa transisi ekonomi, pemerintah telah mengesahkan penyaluran bantuan pangan beras dengan volume yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.
- Total Alokasi: 720.000 ton beras disiapkan untuk tahun 2026, melonjak tajam dibanding alokasi akhir 2025 yang hanya 365.500 ton.
- Jatah per KPM: Setiap keluarga akan mendapatkan total 40 kg beras (10 kg/bulan selama 4 bulan).
- Urgensi Pengambilan: KPM hanya diberi waktu 5 hari untuk mencairkan bantuan setelah menerima surat undangan. Jika lewat batas waktu, bantuan akan dialihkan secara otomatis kepada orang lain yang membutuhkan.
Pemerintah mempertegas bahwa bantuan sosial tetap akan diberikan tanpa batas waktu (seumur hidup) hanya kepada mereka yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bekerja (non-produktif), yaitu:
- Lansia yang sudah tidak berdaya secara fisik.
- Penyandang Disabilitas Berat yang membutuhkan pendampingan penuh.
- ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) agar kebutuhan dasar dan perawatannya terjamin oleh negara.
Transparansi dan ketepatan sasaran menjadi harga mati. Pemerintah akan langsung mencoret KPM jika dana bansos disalahgunakan. Bantuan akan dihentikan seketika apabila penerima kedapatan menggunakan uang negara untuk:
- Game Online Terlarang yang kini menjadi perhatian serius pemerintah.
- Pembelian rokok atau minuman keras.
- Memiliki anggota keluarga yang berpenghasilan di atas UMR atau bekerja sebagai aparat negara (TNI/Polri).***
Editor : Eli Kustiyawati