RADAR BOGOR - Tahun 2026 membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu kabar bansos PKH BPNT.
Melansir YouTube Yoga Faradika, pemerintah memastikan bahwa bansos PKH dan BPNT tetap berlanjut, bahkan pencairan tahap pertama disebut-sebut akan dilakukan lebih awal dari perkiraan.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kerap mengalami perubahan skema, pada tahun ini, pencairan bansos PKH dan BPNT tetap menggunakan metode empat tahap dalam setahun.
Dilansir dari kanal YouTube Yoga Faradika, tahap pertama mencakup Januari–Maret, tahap kedua April–Juni, tahap ketiga Juli–September, dan tahap keempat Oktober–Desember.
Dengan sistem ini, bantuan diharapkan lebih teratur dan mudah dipantau.
Daftar Bantuan PKH Berdasarkan Komponen
Besaran bantuan PKH 2026 ditetapkan berdasarkan kategori penerima. Ibu hamil, anak usia dini, pelajar, lansia, hingga penyandang disabilitas berat menerima nominal berbeda sesuai kebutuhan.
Untuk pelajar, misalnya, siswa SD menerima Rp225 ribu per tahap, SMP Rp375 ribu per tahap, dan SMA Rp600 ribu per tahap.
Sementara lansia dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp600 ribu setiap tahap pencairan.
Kemensos juga menetapkan aturan bahwa satu keluarga maksimal menerima bantuan dari empat komponen saja, demi pemerataan.
BPNT Masih Rp200 Ribu per Bulan
BPNT pada tahun 2026 masih disalurkan dengan nominal Rp200 ribu per bulan. Artinya, setiap tahap pencairan KPM akan menerima Rp600 ribu yang dapat digunakan untuk kebutuhan pangan pokok.
Dana ini disalurkan melalui KKS maupun PT Pos Indonesia, tergantung kondisi wilayah dan kesiapan infrastruktur.
Wilayah yang Diprediksi Cair Lebih Cepat
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pencairan tahap pertama akan dimulai dari wilayah barat Indonesia.
Sumatera dan Jawa bagian barat diprediksi menjadi daerah pertama yang menerima bantuan, disusul wilayah tengah dan timur Indonesia pada Februari hingga Maret 2026.
Wilayah terpencil dan KPM dengan kendala data akan menerima bantuan pada termin susulan menjelang akhir Maret.
Pencairan Bisa Lebih Cepat atau Lebih Lambat
Meski jadwal sudah disusun, Kemensos mengingatkan bahwa pencairan tidak selalu tepat waktu.
Proses seperti verifikasi data, pengecekan rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga status transfer membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan sama di setiap daerah.
Pada tahun 2026, Kemensos menaruh perhatian besar pada perbaikan data penerima bansos.
Rumah KPM disurvei ulang untuk memastikan bantuan tidak lagi diterima oleh masyarakat yang tergolong mampu, sementara warga miskin ekstrem justru terlewat.
Langkah ini diharapkan membuat penyaluran PKH dan BPNT lebih adil dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga