RADAR BOGOR - Memasuki pertengahan Januari 2026, proses pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT Tahap 1. Namun, tidak semua penerima lama akan kembali mendapatkan dana bantuan, karena adanya aturan ketat mengenai sinkronisasi data terbaru.
Bagi yang menantikan pencairan, penting untuk memahami mekanisme baru yang diterapkan agar saldo bantuan tidak terhambat atau bahkan dicoret secara permanen.
Mengutip dari channel YouTube Klik Bansos, berdasarkan aturan terbaru tahun anggaran 2026, hanya KPM dengan kriteria berikut yang dipastikan saldonya akan masuk ke rekening KKS:
- Linearitas Data Real-Time: Nama di KTP, Kartu Keluarga (KK), DTKS, hingga rekening KKS wajib sinkron 100 persen tanpa ada perbedaan satu karakter pun.
- Komponen Pendidikan dan Kesehatan Aktif: Bagi penerima PKH, data anak sekolah harus terupdate di Dapodik atau Emis. Untuk balita dan ibu hamil, wajib rutin melakukan pemeriksaan di faskes atau Posyandu yang terdata dalam sistem pemerintah.
- Lolos Verifikasi Geotagging: Petugas pendamping telah melakukan survei lapangan dan pengambilan foto rumah terbaru untuk memastikan kelayakan hunian.
- Kepesertaan di Bawah 5 Tahun: Khusus KPM usia produktif, masa kepesertaan kini dibatasi maksimal 5 tahun sesuai regulasi terbaru.
Di sisi lain KPM yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan juga bakal dicoret, berikut daftar penyebab bansos dihentikan:
- Pendapatan di Atas UMP: Melalui integrasi data BPJS Ketenagakerjaan dan pajak, pemerintah bisa mendeteksi jika ada anggota keluarga yang bergaji di atas upah minimum.
- Anggota Keluarga Menjadi ASN/TNI/Polri: Jika ada salah satu anggota KK yang lolos seleksi abdi negara, bantuan otomatis diputus.
- Graduasi Alamiah: Komponen PKH (anak sekolah) telah lulus SMA dan tidak ada komponen lain dalam keluarga tersebut.
- Menolak Survei: KPM yang menolak rumahnya difoto oleh petugas pendamping akan dilaporkan tidak layak secara instan.
- Penyalahgunaan Dana: Dana bansos terdeteksi digunakan untuk membeli barang mewah, narkoba, atau terlibat game online terlarang.
SP2D PIP 2025 Cair
Selain PKH dan BPNT, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 turun. Ini adalah kesempatan terakhir bagi siswa yang telah melakukan aktivasi rekening. Pencairan dan aktivasi dilakukan paling lambat 31 Januari 2026.
Jika lewat dari tanggal tersebut, dana bantuan akan dikembalikan ke Kas Negara. Untuk penarikan dapat dilakukan melalui BRI (SD/SMP), BNI (SMA/SMK), dan BSI khusus wilayah Aceh.
KPM disarankan untuk melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui mesin ATM terdekat atau bank penyalur dengan membawa buku tabungan dan identitas resmi. Pastikan juga untuk selalu berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing untuk memperbaiki anomali data jika terjadi kendala.***