RADAR BOGOR - Sejumlah informasi terbaru menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap awal tahun ini dibarengi dengan kegiatan survei lapangan serta kemungkinan penggabungan bantuan dari periode sebelumnya.
Kondisi ini membuat KPM perlu memahami alur dan ketentuan yang sedang berjalan agar tidak keliru menyikapi informasi yang beredar.
Dilansir dari kanal Kabar Bansos, proses survei dan verifikasi data dijadwalkan berlangsung pada rentang 19 hingga 23 Januari 2026. Pada masa ini, petugas lapangan akan melakukan pencocokan ulang kondisi KPM dengan data yang tercatat di sistem.
Kehadiran KPM di rumah sangat dianjurkan karena survei dilakukan secara langsung. Fokus utama pendataan mencakup kesesuaian anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, termasuk perubahan status seperti pindah domisili, pernikahan, atau meninggal dunia.
Untuk komponen pendidikan dalam PKH, pendataan menitikberatkan pada jumlah anak sekolah dan keaktifan mereka, sehingga dokumen pendukung seperti rapor atau surat keterangan sekolah dapat diminta sebagai penguat data.
Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian penting, terutama keberadaan ibu hamil dan balita serta rutinitas pemeriksaan di fasilitas kesehatan.
Data kesejahteraan sosial turut diperiksa, mencakup keberadaan lansia berusia di atas 60 tahun maupun penyandang disabilitas berat.
Dari sisi ekonomi, petugas akan menggali informasi mengenai pekerjaan utama kepala keluarga, estimasi penghasilan bulanan, serta kepemilikan aset seperti kendaraan, hewan ternak, atau lahan.
Kondisi tempat tinggal, mulai dari status rumah, luas bangunan, jenis lantai dan dinding, hingga fasilitas dasar seperti sumber air dan bahan bakar memasak, juga menjadi bagian dari penilaian kelayakan.
Pengeluaran rutin, khususnya tagihan listrik dan daya terpasang, tidak luput dari pendataan, termasuk pemanfaatan bantuan sebelumnya apakah digunakan sesuai peruntukan pendidikan, gizi, dan kebutuhan pokok.
Di sisi lain, KPM kembali diingatkan untuk menjaga keamanan Kartu KKS Merah Putih dengan baik. Kartu tersebut sebaiknya dipegang sendiri dan tidak dititipkan kepada pihak mana pun, karena saldo dapat diakses oleh siapa saja yang memegang kartu.
Kehati-hatian ini penting untuk mencegah penyalahgunaan maupun potongan tidak semestinya yang dapat merugikan penerima bantuan.
Perkembangan lain yang turut disorot adalah kesiapan pencairan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar. Dana bantuan ini sudah siap diterima oleh peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening sejak tahun sebelumnya.
Batas akhir aktivasi ditetapkan hingga 31 Januari 2026, sehingga siswa yang belum menyelesaikan proses tersebut berpotensi tidak dapat menerima bantuan pada tahap ini.
Untuk BPNT, beredar kabar bahwa bantuan tahap akhir tahun 2025 yang belum diterima oleh sebagian KPM berpeluang digabung dengan penyaluran tahap awal 2026.
Jika kondisi ini terjadi dan status kepesertaan masih aktif, total dana yang diterima bisa mencapai Rp1.200.000. Informasi ini masih bersifat harapan yang berkembang di tengah masyarakat, namun tetap menjadi perhatian karena dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi KPM.
Oleh karena itu, menjaga keaktifan data dan memastikan hasil survei sesuai kondisi sebenarnya menjadi langkah penting agar hak bantuan tetap berlanjut.
Editor : Eka Rahmawati