RADAR BOGOR - Pemilik Kartu KKS Merah Putih dari bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI saat ini perlu mengetahui adanya proses pemutakhiran data bantuan sosial (bansos).
Tahapan ini berkaitan langsung dengan kelanjutan pencairan PKH tahap berikutnya sekaligus peluang masuk ke skema bansos baru yang sedang disiapkan.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpotensi mengalami penundaan pencairan bukan karena tidak memenuhi kriteria, melainkan akibat data yang belum diperbarui sesuai kondisi terbaru di lapangan.
1. Instruksi Pemutakhiran Data PKH bagi KPM Pemilik KKS Merah Putih
Pemutakhiran data menjadi tahapan yang harus dilalui agar bantuan PKH tetap dapat disalurkan sesuai komponen yang aktif dalam keluarga penerima.
Pendamping sosial di masing-masing wilayah saat ini meminta KPM untuk segera mengumpulkan dan menyerahkan berkas pendukung guna menyesuaikan data dalam sistem dengan kondisi riil.
Tanpa pembaruan ini, status bantuan berisiko tertahan atau nominalnya tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima.
Dilansir dari kanal Naura Vlog, seluruh dokumen diminta dimasukkan ke dalam satu amplop cokelat dan diserahkan langsung kepada pendamping sosial.
Berkas yang harus disiapkan meliputi fotokopi buku tabungan KKS sesuai bank penyalur, fotokopi kartu ATM KKS bagian depan, fotokopi Kartu Keluarga terbaru yang mencantumkan anggota keluarga dalam komponen PKH, fotokopi e-KTP suami dan istri, fotokopi Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan, fotokopi Kartu Indonesia Pintar bagi anak sekolah, fotokopi akta kelahiran, serta fotokopi KMS atau buku Posyandu untuk komponen balita atau ibu hamil.
Selain itu, dilampirkan pula fotokopi rapor sekolah sesuai jenjang pendidikan serta foto KPM di depan rumah dengan kondisi rumah tampak jelas, dicetak ukuran 4R.
Tujuan utama dari pemutakhiran ini adalah memastikan bahwa setiap perubahan status dalam keluarga tercatat dengan benar.
Contohnya, KPM yang sebelumnya tercatat sebagai ibu hamil tetapi kini telah melahirkan perlu diperbarui menjadi komponen balita agar bantuan tetap berlanjut sesuai ketentuan.
Begitu juga anak sekolah yang naik jenjang pendidikan, misalnya dari SD ke SMP, perlu diperbarui datanya agar besaran bantuan menyesuaikan tingkat pendidikan terbaru. Ketepatan dan kelengkapan data menjadi penentu utama agar hak KPM tidak terhambat.
2. Informasi Bantuan Sosial Baru Atensi YAPI Senilai Rp600.000
Selain PKH, muncul informasi mengenai bantuan sosial baru yang ditujukan bagi anak yatim, piatu, maupun yatim piatu dari keluarga tidak mampu.
Bantuan ini memiliki nilai total Rp600.000 yang merupakan akumulasi tiga bulan, dengan besaran Rp200.000 per bulan.
Skema ini disiapkan sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang kehilangan orang tua.
Bantuan Atensi YAPI saat ini masih berada dalam proses verifikasi dan validasi data secara kolektif yang bersumber dari basis data kesejahteraan.
Artinya, anak-anak yang telah tercatat memiliki peluang untuk masuk sebagai penerima apabila data dinilai sesuai dan memenuhi kriteria.
Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak sasaran, terutama bagi keluarga yang selama ini belum menerima dukungan serupa.***
Editor : Asep Suhendar