RADAR BOGOR – Awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penerima bantuan sosial (bansos).
Pemerintah kembali melakukan pendataan ulang penerima PKH dan BPNT mulai 19 Januari 2026.
Tak hanya itu, muncul kabar menggembirakan terkait pencairan bansos BPNT yang berpotensi dirapel hingga Rp1,2 juta.
Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang masih memenuhi syarat.
Pendamping dan Dinsos Turun Langsung ke Rumah KPM
Dilansir dari kanal YouTube Kabar Bansos, dalam periode 19–23 Januari 2026, petugas akan mendatangi rumah KPM secara langsung.
KPM perlu perhatikan sikap yang kooperatif dan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
Survei ini bersifat menyeluruh, mulai dari kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, hingga kepemilikan aset.
Bahkan, rumah penerima bantuan akan difoto sebagai bahan verifikasi kelayakan.
Kesalahan Data Bisa Berujung Penghentian Bantuan
Pendataan ulang ini menjadi tahap krusial.
Kesalahan informasi, data tidak sesuai, atau kondisi ekonomi yang dianggap sudah mampu dapat berpengaruh terhadap status penerimaan bantuan pada tahun 2026.
Oleh karena itu, masyarakat diminta menjawab setiap pertanyaan petugas dengan jujur, termasuk terkait penghasilan dan aset.
PIP Sudah SP2D, Aktivasi Rekening Paling Lambat 31 Januari
Selain PKH dan BPNT, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga sudah masuk tahap SP2D.
KPM yang telah mengaktifkan rekening pada 2025 mulai menerima pencairan.
Bagi siswa penerima PIP yang belum melakukan aktivasi rekening, batas waktu diberikan hingga 31 Januari 2026.
Aktivasi dapat dilakukan melalui sekolah dengan surat pengantar ke bank penyalur.
BPNT Tahap 4 2025 Gagal Cair? Ini Harapan di 2026
Kabar paling dinanti adalah kemungkinan BPNT tahap 4 tahun 2025 yang tertunda akan dirapel dengan tahap 1 tahun 2026.
Jika benar, KPM berpotensi menerima bantuan sebesar Rp1.200.000 sekaligus.
Informasi ini ramai dibahas di komunitas bantuan sosial di media sosial.
Banyak KPM yang statusnya masih aktif dan tidak dihentikan berharap pencairan dapat dilakukan bersamaan pada tahap awal 2026.
Belum Resmi, tetapi Harapan Tetap Ada
Meski pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi, masyarakat diminta tetap memantau informasi dari sumber terpercaya dan pendamping sosial setempat.
Selama data masih aktif dan hasil survei memenuhi syarat, peluang pencairan bansos tetap terbuka.
Awal tahun 2026 menjadi penentuan penting bagi jutaan KPM. Ketepatan data, kejujuran, dan kesiapan administrasi menjadi kunci agar bansos dapat terus diterima.***
Editor : Eli Kustiyawati