RADAR BOGOR – Memasuki pekan ketiga Januari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia telah menetapkan parameter baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun ini.
Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lama maupun baru, perlu memperhatikan status kepesertaan untuk memastikan kelancaran pencairan dana bansos pada triwulan pertama.
Dikutip dari YouTube Cek Bansos, simak informasi strategis mengenai kriteria kelayakan dan status bansos susulan yang perlu Anda pahami, di antaranya sebagai berikut.
1. Dua Indikator Utama Penerima Bansos Tahap 1 (Januari–Maret 2026)
Kementerian Sosial telah mengesahkan daftar nama penerima yang layak masuk ke dalam siklus pencairan Tahap 1 tahun 2026.
Terdapat dua syarat mutlak yang menentukan apakah bantuan akan berlanjut atau dihentikan.
• Klasifikasi Peringkat Kesejahteraan (Desil 1–5)
Data desil kini menjadi acuan utama. Peringkat desil menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di dalam sistem DTSEN.
- Desil 1–4: Berhak menerima paket bantuan lengkap, meliputi PKH, BPNT, dan PBI JK (jaminan kesehatan gratis).
- Desil 5: Berhak mendapatkan bantuan BPNT dan PBI JK saja.
Jika data berada di atas Desil 5, bantuan secara otomatis akan dihentikan karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
• Status Kepesertaan Aktif (Tidak Ter-exclude)
Bantuan hanya akan cair bagi KPM yang statusnya tetap aktif di sistem SIKS-NG.
Ciri-cirinya, status transaksi sebelumnya menunjukkan keterangan “Berhasil Cek Rekening”, “SPM”, atau “SI”.
Jika status data adalah exclude, maka seluruh bansos, baik PKH, BPNT, maupun PBI, akan ditangguhkan secara sistemik.
2. Kabar Terkini BPNT Tahap 4 Susulan yang Belum Cair
Banyak KPM mempertanyakan nasib bantuan BPNT alokasi Oktober–Desember 2025 yang hingga kini belum masuk ke rekening KKS.
Berdasarkan koordinasi dengan Command Center Kemensos, berikut penjelasannya.
Penyebab keterlambatan bukan karena KPM tidak layak atau dicoret, melainkan adanya kendala teknis pada sistem pelaporan pihak bank penyalur.
Data KPM terlambat dilaporkan ke Kemensos melampaui batas transaksi nasional, yakni 21 Desember 2025.
Status carry over: Kabar baiknya, bantuan tersebut tidak dianggap hangus. Dana masuk dalam kategori carry over atau akan dibawa ke periode berikutnya.
KPM diharapkan menunggu proses sinkronisasi ulang. Selama belum ada surat perintah penghentian resmi (cut-off), peluang dana BPNT tahap akhir 2025 untuk cair bersamaan dengan Tahap 1 2026 tetap terbuka lebar.
3. Langkah yang Harus Dilakukan KPM
Mengingat ketatnya regulasi pada tahun 2026, KPM disarankan untuk melakukan hal-hal berikut.
- Melakukan cek mandiri: Pantau status secara berkala melalui aplikasi atau situs resmi Cek Bansos Kemensos.
- Verifikasi data Dukcapil: Pastikan NIK tetap padan dan tidak ada perubahan data kependudukan yang menghambat proses verifikasi perbankan.
Jika bantuan tidak cair, tetapi Anda merasa layak, segera hubungi pendamping sosial setempat untuk pengecekan lebih detail melalui aplikasi SIKS-NG.
Harapan bagi KPM yang menanti bantuan susulan masih terbuka, seiring dengan proses persiapan penyaluran Tahap 1 2026 yang sedang berjalan.
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menyalurkan hak warga selama data bansos tervalidasi sebagai keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil yang telah ditentukan.***
Editor : Eli Kustiyawati