RADAR BOGOR - Memasuki awal tahun 2026, pertanyaan seputar pencairan bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT hingga bantuan lainnya kembali ramai diperbincangkan masyarakat.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi dua bansos yang paling ditunggu oleh keluarga penerima manfaat (KPM), terutama untuk tahap pertama periode Januari–Maret 2026.
Dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, berdasarkan informasi terkini, hingga saat ini, Kementerian Sosial disebut masih dalam tahap persiapan penyaluran, baik itu PKH, BPNT dan lainnya.
Artinya, proses pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 belum dimulai.
Namun, berbagai tahapan penting telah dan sedang dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan di awal tahun ini.
Verifikasi Komitmen Jadi Penentu Utama
Salah satu tahapan krusial sebelum bantuan dicairkan adalah verifikasi komitmen.
Proses ini dilakukan oleh para pendamping sosial di seluruh Indonesia dengan batas waktu utama hingga 15 Januari 2026, meskipun pada praktiknya masih diberikan kelonggaran bagi pendamping yang belum menyelesaikan verifikasi.
Verifikasi komitmen berfungsi untuk memastikan bahwa KPM benar-benar memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH.
Contohnya, bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah, pendamping akan mengecek keaktifan anak di sekolah, termasuk tingkat kehadiran minimal sekitar 80 persen.
Hasil verifikasi ini akan menentukan apakah bantuan dicairkan, ditangguhkan, atau bahkan dihentikan.
Pemutakhiran Data dan Penentuan Desil
Selain verifikasi komitmen, pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi faktor penting.
Pemutakhiran ini menentukan posisi desil ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial di era Data Tunggal Sosial (DTS).
Untuk tahun 2026, desil 1 hingga desil 5 menjadi prioritas penerima bantuan.
Masyarakat yang berada di desil 1 hingga 4 diprioritaskan menerima PKH, BPNT, dan KIS PBI. Sementara desil 5 umumnya mendapatkan BPNT dan KIS PBI.
Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, misalnya warga yang tergolong mampu berada di desil rendah atau sebaliknya, masyarakat dapat mengajukan usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos.
Proses ini akan dilanjutkan dengan ground check sebelum BPS memperbarui status desil yang bersangkutan.
Bantuan Tahap 4 Tahun 2025: Hangus atau Masih Ada Harapan?
Isu lain yang tak kalah penting adalah nasib bantuan tahap keempat tahun 2025, khususnya BPNT.
Berdasarkan ketentuan Kemensos, batas transaksi PKH adalah 31 Desember 2025, sedangkan BPNT berakhir pada 21 Desember 2025.
Bantuan yang tidak ditarik hingga batas waktu tersebut otomatis dikembalikan ke kas negara.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa KPM yang tidak mencairkan bantuan tepat waktu memang kehilangan hak atas bantuan tersebut.
Bahkan, meski dana sempat masuk ke rekening, bank tidak dapat mencairkannya karena saldo telah ditarik kembali oleh negara.
Namun, untuk KPM BPNT yang statusnya masih “berhasil cek rekening” di sistem, terdapat kemungkinan meski kecil bahwa bantuan tersebut dapat dicairkan di awal 2026.
Hal ini masih sebatas prediksi dan belum ada konfirmasi resmi dari Kemensos.
Prediksi Waktu Pencairan Tahap 1 Tahun 2026
Berkaca pada pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan PKH dan BPNT tahap pertama biasanya dilakukan menjelang atau saat bulan Ramadan.
Dengan mempertimbangkan kalender 2026, bantuan diperkirakan cair pada pertengahan Februari hingga Maret 2026, baik melalui Kartu KKS maupun PT Pos Indonesia.
Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing isu yang belum pasti dan tetap menunggu informasi resmi.
Jika nantinya bantuan tahap pertama 2026 benar-benar cair, diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga