RADAR BOGOR - Para pelaku usaha mikro waspada terhadap pencurian data pribadi melalui penyebaran link palsu pendaftaran BLT UMKM 2026 yang menjanjikan bantuan hingga Rp50 juta.
Sebab belum ada keterangan resmi pemerintah terkait tautan pendaftaran bantuan tunai UMKM. Segala bentuk permintaan foto KTP atau nama ibu kandung di situs tidak resmi diduga kuat upaya penipuan digital.
Masyarakat diimbau untuk mengenali perbedaan mencolok antara kanal pendaftaran pemerintah yang berakhiran .go.id dengan situs penipuan yang sering menggunakan iming-iming dana hibah fantastis untuk menjebak korban.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, informasi hoaks yang beredar di grup WhatsApp dan Facebook memiliki pola yang sangat rapi untuk meyakinkan korbannya:
- Syarat Terlalu Mudah: Menjanjikan dana cair hanya dengan mengisi formulir online tanpa verifikasi lapangan.
- Permintaan Data Sensitif: Meminta informasi yang biasanya digunakan untuk akses perbankan, seperti nomor HP aktif, foto KTP, dan nama ibu kandung.
- Urgensi Palsu: Memaksa korban segera mengisi data sebelum kuota habis guna memicu kepanikan.
Cara Daftar Bantuan Pemerintah
Untuk mendapatkan bantuan modal atau bantuan sosial lainnya (PKH/BPNT), masyarakat hanya boleh menggunakan jalur komunikasi resmi guna memastikan data masuk ke sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial):
1. Aplikasi Cek Bansos (Mandiri): Platform resmi milik Kemensos yang tersedia di Play Store. Melalui menu Usul-Sanggah, Anda bisa mendaftarkan diri tanpa perantara.
2. Operator SIKS-NG (Desa/Kelurahan): Pendaftaran melalui petugas resmi di kantor desa/kelurahan yang akan menginput data langsung ke sistem nasional.
Daripada berharap pada bantuan tunai yang tidak jelas sumbernya, terdapat instrumen pembiayaan yang sah bagi pelaku UMKM:
- KUR (Kredit Usaha Rakyat): Pinjaman bunga rendah yang disubsidi negara melalui perbankan.
- Pembiayaan UMi (Ultra Mikro): Tersedia melalui koperasi dan lembaga keuangan non-bank untuk modal skala kecil.
- Program KUBE: Bantuan kelompok usaha bagi warga yang terdaftar dalam desil kemiskinan tertentu.
Warga dihimbau agar tidak mengirimkan dokumen kependudukan melalui pesan pribadi (inbox) kepada siapa pun yang mengaku sebagai petugas pendaftaran bansos, petugas resmi tidak akan pernah meminta biaya administrasi atau meminta data sensitif melalui tautan di luar situs pemerintah.***