RADAR BOGOR - Terdapat pembaruan terkait skema penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT.
Pemerintah mulai mempertegas bahwa bansos bersifat stimulan (sementara) dan dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.
Dikutip dari YouTube Gania Vlog, bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sangat penting memahami aturan baru serta jadwal pencairan alokasi Januari hingga Maret 2026 agar tidak terjadi kegagalan pencairan.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru tahun 2026, pemerintah menetapkan batas waktu maksimal bagi penerima manfaat tertentu.
KPM yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil/balita) dan pendidikan (anak sekolah SD-SMA) hanya diperbolehkan menerima bantuan selama 5 tahun berturut-turut.
Setelah melampaui batas tersebut, bantuan akan dihentikan secara otomatis oleh sistem.
Aturan batas 5 tahun ini tidak berlaku bagi keluarga yang memiliki anggota Lanjut Usia (Lansia) atau Penyandang Disabilitas.
Kategori ini tetap dianggap sebagai kelompok rentan yang membutuhkan dukungan jangka panjang.
Baca Juga: Layanan Internet IndiHome Sempat Alami Gangguan, Telkomsel Sebut Berangsur Pulih dan Kembali Normal
Sebagai solusi bagi KPM usia produktif yang tergraduasi, maka berpeluang mendapat bantuan modal usaha hingga Rp6.000.000 melalui program pemberdayaan atau Penyalur.
Syaratnya, KPM harus proaktif melapor ke pendamping sosial untuk diverifikasi kelayakan usahanya.
Kategori KPM yang Dicoret dari Daftar Penerima
Proses administrasi untuk alokasi triwulan pertama (Januari, Februari, Maret) sedang berjalan. Berdasarkan estimasi jadwal Kemensos, penyaluran dana ke rekening KKS diprediksi akan dimulai antara Februari hingga Maret 2026.
• Kehilangan komponen PKH: KPM yang sudah tidak lagi memiliki kriteria kesehatan atau pendidikan. Contoh: Anggota keluarga terkecil sudah lulus SMA dan tidak ada balita/ibu hamil di dalam KK.
• Graduasi sejahtera: KPM yang secara mandiri mengundurkan diri atau terdeteksi oleh sistem telah mengalami peningkatan taraf ekonomi yang signifikan.
• Data tidak valid: KPM yang memiliki masalah sinkronisasi data, baik ketidakcocokan nomor rekening perbankan maupun data yang tidak padan dengan sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
• Tidak Lolos Verifikasi Bulanan: Pemerintah kini melakukan audit kelayakan setiap bulan.
Jika hasil survei lapangan menunjukkan KPM sudah mampu atau memiliki gaji di atas ambang batas, maka status kelayakan akan dicabut oleh pusat.
Perubahan kebijakan tahun 2026 menekankan pada aspek keadilan dan ketepatan sasaran. Bagi KPM bansos yang merasa masih layak tapi mendekati batas 5 tahun kepesertaan, disarankan segera berkonsultasi dengan pendamping PKH setempat untuk menjajaki program bantuan modal usaha sebagai persiapan kemandirian ekonomi.***
Editor : Eka Rahmawati