RADAR BOGOR - Keterlambatan pencairan bantuan BPNT maupun PKH sering membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bingung dan khawatir, apalagi ketika di lingkungan sekitar bantuan sudah diterima.
Padahal, kondisi belum cairnya bantuan sosial (bansos) tidak selalu berarti bantuan dihentikan. Ada tahapan dan proses yang perlu dipahami agar penerima tidak salah mengambil kesimpulan.
1. Cek Status Kepesertaan Bansos Secara Mandiri
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Cek Bansos. Pengecekan ini hanya berfungsi untuk memastikan apakah status penerima masih tercatat aktif atau tidak.
Jika status masih menunjukkan keterangan aktif, berarti nama penerima masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Namun, aplikasi ini tidak menampilkan detail proses pencairan dana, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengetahui apakah bantuan sedang diproses, tertunda, atau mengalami kendala teknis lainnya.
2. Laporkan Langsung ke Pendamping atau Operator Setempat
Langkah paling penting adalah menghubungi pendamping sosial atau operator di desa atau kelurahan. Mereka memiliki akses ke sistem pendataan kesejahteraan sosial yang dapat menampilkan status bantuan secara lebih rinci.
Dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, penerima BPNT murni disarankan mendatangi operator desa atau kelurahan, sedangkan penerima PKH atau gabungan PKH dan BPNT sebaiknya langsung menghubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing.
Melalui sistem tersebut, petugas dapat melihat posisi pencairan, apakah masih proses, tertunda, gagal, atau memerlukan perbaikan data.
3. Pahami Status yang Muncul di Sistem
Di dalam sistem pendataan, terdapat beberapa keterangan status yang perlu dipahami. Jika tercatat berhasil cek rekening, artinya bantuan masih dalam proses dan belum final.
Jika terdapat catatan gagal atau kendala, biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian data, sehingga perlu segera diperbaiki. Dengan mengetahui status ini, penerima tidak perlu berspekulasi dan bisa langsung melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Ketahui Batasan Akses Pengecekan Data
Pendamping sosial hanya dapat mengecek data penerima di wilayah dampingan mereka sendiri dan tidak dapat mengecek data dari daerah lain. Operator desa atau kelurahan dapat mengecek seluruh data warga di wilayah tersebut.
Untuk cakupan yang lebih luas, pengecekan dilakukan di tingkat kabupaten atau kota melalui petugas yang memiliki kewenangan lebih tinggi.
Pemahaman ini penting agar penerima bantuan tidak salah menuntut atau menyalahkan petugas yang sebenarnya memiliki keterbatasan akses.
5. Waspada terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi
Penerima bantuan diimbau tidak mengirimkan data pribadi seperti KTP atau KK kepada pihak tidak dikenal yang mengaku bisa membantu mengecek bantuan.
Penyebaran data pribadi secara sembarangan sangat berisiko dan dapat disalahgunakan, termasuk untuk aktivitas ilegal seperti game online terlarang. Pengecekan data seharusnya hanya dilakukan melalui pendamping atau operator di wilayah masing-masing.
6. Bantuan Belum Cair Bukan Berarti Hangus
Jika bantuan tahap akhir tahun sebelumnya belum cair, hal tersebut belum tentu berarti bantuan dihentikan. Selama tidak ada keterangan dikeluarkan dari kepesertaan di dalam sistem, kemungkinan besar bantuan hanya mengalami keterlambatan.
Dalam banyak kasus, pencairan susulan masih dapat dilakukan karena proses penutupan data belum sepenuhnya selesai dan masih memungkinkan untuk disalurkan pada periode berikutnya.
Baca Juga: Jelang Ramadan, KPM Berpeluang Dapat Multi Bansos Januari 2026, Mulai dari PKH BPNT hingga PBI JKN
7. Jangan Hanya Menunggu Tanpa Kepastian
Menunggu tanpa melakukan pengecekan justru berisiko membuat masalah data tidak segera terdeteksi.
Dengan mendatangi pendamping sosial atau operator desa, status bantuan dapat diketahui secara pasti dan perbaikan data bisa segera dilakukan jika diperlukan. Langkah aktif dari penerima sangat berpengaruh terhadap kelancaran pencairan bantuan.***
Editor : Asep Suhendar