RADAR BOGOR – Per hari ini, Jumat (23/1/2026), sistem SIKS-NG resmi menunjukkan perubahan status periode alokasi bantuan sosial atau bansos PKH Triwulan I (Januari–Maret).
Pada saat yang sama, muncul laporan mengejutkan berupa saldo masuk sebesar Rp1,2 juta di rekening KKS Bank BSI yang diduga merupakan pencairan susulan bagi penerima tertentu.
Pembaruan besar-besaran pada sistem pusat ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Sosial mulai memacu proses birokrasi agar bansos tahap pertama tahun anggaran 2026 segera diterima masyarakat.
Pantauan SIKS-NG
Mengutip dari kanal YouTube Cek Bansos, berdasarkan pantauan terbaru pada aplikasi SIKS-NG, periode bantuan PKH kini telah berganti menjadi Januari–Februari–Maret 2026.
Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan, meskipun kolom Final Closing dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masih berstatus proses persiapan.
Perubahan tersebut memastikan bahwa proses verifikasi nama penerima bantuan tahun 2026 sedang berlangsung.
Biasanya, setelah PKH terbarui, bantuan BPNT (Sembako) akan menyusul dalam waktu dekat karena keduanya dikelola dalam basis data yang sama.
Heboh Saldo Rp1,2 Juta di KKS BSI
Media sosial mulai diramaikan dengan bukti struk penarikan saldo senilai Rp1,2 juta dari nasabah Bank BSI per 23 Januari 2026.
Namun, para KPM diimbau agar tidak salah paham, dengan penjelasan sebagai berikut:
Bukan Tahap 1 2026
Saldo tersebut dipastikan bukan bantuan periode Januari–Maret 2026, melainkan BPNT Tahap 4 susulan bagi KPM yang belum sempat menerima pencairan pada akhir tahun 2025.
Pencairan Terbatas
Laporan saldo masuk ini masih bersifat individual dan belum terjadi secara massal di seluruh wilayah Indonesia.
Kelompok KPM yang Dipastikan Tercoret pada 2026
Meskipun sistem telah terbarui, terdapat kategori masyarakat yang tidak akan lagi menerima tambahan saldo pada kartu KKS.
Pemerintah secara tegas mencoret KPM yang memenuhi kriteria berikut:
Sudah Graduasi Mandiri
KPM yang pada akhir tahun 2025 telah menandatangani dokumen keluar dari kepesertaan bansos karena dinilai telah mampu secara ekonomi.
Keluar dari Desil 1–4
Berdasarkan pemutakhiran data DTSEN terbaru, hanya warga pada tingkat kesejahteraan rendah yang datanya tetap dipertahankan dalam sistem.
Mengingat status SP2D PKH Tahap 1 2026 masih kosong, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pengecekan saldo secara berulang melalui mesin ATM.
Pengecekan yang terlalu sering tanpa informasi resmi berisiko merusak chip kartu KKS atau memicu pemblokiran.
Masyarakat diminta menunggu instruksi dan memastikan telah memperoleh informasi SI (Standing Instruction) dari pendamping sosial masing-masing sebelum mendatangi bank penyalur.***
Editor : Eli Kustiyawati