RADAR BOGOR - Memasuki akhir Januari 2026, perhatian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kembali tertuju pada perkembangan penyaluran bansos PKH dan BPNT Tahap 1.
Sejumlah indikator penting menunjukkan bahwa proses penyaluran bansos PKH BPNT sudah bergerak ke fase lanjutan, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan di lapangan.
Mulai dari prediksi jadwal pencairan bansos PKH BPNT, hingga kejelasan saldo yang mendadak masuk ke rekening.
Berikut rangkuman lengkap dan terstruktur berdasarkan pembaruan terkini yang perlu diketahui KPM agar tidak salah memahami kondisi bantuan.
1. Perkembangan Status PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 di SIKS-NG
Dikutip dari kanal Klik Bansos, per tanggal 24 Januari 2026, sistem SIKS-NG menunjukkan kemajuan signifikan untuk penyaluran tahap pertama tahun anggaran 2026. PKH Tahap 1 dengan alokasi Januari hingga Maret tercatat sudah berada pada status Final Closing.
Kondisi ini menandakan bahwa daftar KPM penerima sudah dikunci dan tidak lagi mengalami perubahan. Data penerima telah disinkronkan antara DTKS dan Dukcapil, sehingga secara administratif KPM yang masuk daftar ini sudah lolos tahapan awal penetapan.
Sementara itu, BPNT Tahap 1 tahun 2026, khususnya penyaluran melalui Bank BNI, terpantau telah memasuki tahap Proses Verifikasi Rekening.
Pada fase ini, pihak bank penyalur melakukan pengecekan kelayakan rekening KPM, termasuk status aktif rekening, kesesuaian identitas, serta memastikan tidak ada kendala pemblokiran.
2. Prediksi Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1
Meski progres sudah berjalan, dana bantuan belum langsung disalurkan karena masih harus melewati beberapa tahapan lanjutan, seperti cek rekening berhasil, penerbitan SPM, SP2D, hingga penerapan standing instruction.
Berdasarkan pola penyaluran pada periode sebelumnya, pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 tahun 2026 diperkirakan mulai berlangsung secara bertahap pada minggu kedua hingga minggu ketiga Februari 2026.
Penting dipahami bahwa pencairan tidak dilakukan serentak, melainkan bergelombang sesuai kesiapan data dan rekening masing-masing KPM.
3. Klarifikasi Saldo Masuk Rp450.000 hingga Rp600.000
Dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan KPM yang menerima saldo masuk dengan nominal bervariasi, seperti Rp450.000, Rp600.000, atau Rp375.000. Perlu diluruskan bahwa dana tersebut bukan bagian dari PKH maupun BPNT Tahap 1 tahun 2026.
Saldo tersebut merupakan pencairan susulan bantuan Tahap 4 tahun 2025 yang sebelumnya belum tersalurkan.
Kasus ini ditemukan pada beberapa KPM pengguna KKS BRI maupun BSI, sehingga KPM diimbau tidak menyimpulkan secara keliru bahwa pencairan tahap baru sudah dimulai.
4. Penyebab Bantuan Tahap 4 Tahun 2025 Belum Diterima Sebagian KPM
Bagi KPM yang hingga akhir Januari 2026 masih belum menerima bantuan Tahap 4 tahun 2025, masih disarankan untuk menunggu hingga batas akhir Januari.
Apabila memasuki awal Februari dana belum juga masuk, terdapat beberapa kemungkinan penyebab yang perlu dicermati. Pertama, adanya data anomali berupa ketidaksesuaian antara KTP, KK, dan data perbankan.
Kedua, kegagalan proses Burekol atau buka rekening kolektif, terutama bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos dan beralih ke KKS.
Ketiga, KPM tidak lolos verifikasi kelayakan karena kondisi ekonomi dinilai sudah meningkat atau terdapat anggota keluarga dalam satu KK yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau memiliki penghasilan di atas UMR atau UMP.
Dalam kondisi ini, KPM disarankan berkonsultasi dengan pendamping sosial untuk melihat status dan peluang pengajuan sanggah melalui menu yang tersedia di SIKS-NG.
5. Informasi Penting Terkait Program Indonesia Pintar (PIP)
Selain PKH dan BPNT, perhatian juga perlu diberikan pada Program Indonesia Pintar bagi peserta didik jenjang SD hingga SMA yang masuk nominasi penerima. Orang tua diminta segera melakukan aktivasi rekening paling lambat 31 Januari 2026.
Apabila rekening tidak diaktivasi hingga batas waktu tersebut, dana bantuan dengan nominal antara Rp450.000 hingga Rp1,8 juta berpotensi hangus dan dikembalikan ke kas negara. Langkah aktivasi tepat waktu menjadi kunci agar hak bantuan pendidikan tidak hilang.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga