RADAR BOGOR - Tahun 2026 membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dikabarkan menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT dan lainnya dengan lonjakan yang cukup tajam.
Tak tanggung-tanggung, melansir YouTube Info Bansos, nilai bansos yang diterima satu keluarga miskin kini berpotensi menembus Rp13 juta per tahun dari berbagai program bansos yang terintegrasi, bukan hanya PKH BPNT.
Kebijakan peningkatan anggaran bansos PKH BPNT dan lainnya ini, diumumkan sebagai bagian dari strategi besar negara dalam menjaga stabilitas sosial dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Anggaran Bansos Naik, Saldo KKS Ikut Menggemuk
Total anggaran bansos 2026 mencapai Rp58,2 triliun, naik sekitar 8,6 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan ini langsung berdampak pada saldo bantuan yang masuk rutin ke rekening KKS milik KPM.
Dana bansos disalurkan secara non-tunai melalui bank Himbara, memastikan proses lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
PKH Masih Jadi Andalan Utama
Baca Juga: Sempat Vakum, PAC GP Ansor Kecamatan Sukaraja Bogor Bangkit Kembali
PKH kembali menjadi program dengan nominal bantuan terbesar.
Skema PKH 2026 tetap menyasar tiga aspek utama yakni kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Menariknya, satu keluarga bisa menerima bantuan dari beberapa kategori sekaligus, dengan batas maksimal empat komponen.
Jika dikalkulasikan secara penuh, total bantuan PKH dalam setahun bisa mencapai Rp10,8 juta.
Kondisi ini sangat menguntungkan keluarga dengan anggota rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
BPNT Tetap Mengalir Setiap Bulan
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, selain PKH, bantuan sembako atau BPNT tetap disalurkan rutin sebesar Rp200 ribu per bulan.
Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok guna menjaga ketahanan gizi keluarga. Dalam setahun, BPNT memberikan tambahan Rp2,4 juta bagi KPM.
Simulasi Akumulasi Bantuan: Dari Rp2,4 Juta hingga Rp13,4 Juta
Pemerintah memaparkan simulasi akumulasi bansos yang bisa diterima KPM:
• KPM BPNT murni: Rp2,4 juta per tahun
• KPM dengan anak sekolah (PKH + BPNT + PIP): sekitar Rp5 juta per tahun
• KPM komponen lengkap (ibu hamil, balita, lansia, anak SMA): Rp10–12 juta per tahun
• Nominal tertinggi (2 balita + 2 lansia + BPNT): hingga Rp13,4 juta per tahun
Angka ini belum termasuk bantuan tambahan jika pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi atau bantuan pangan khusus.
PIP Jadi Penopang Pendidikan Anak Miskin
Melalui integrasi data Dapodik dan DTSEN, pemerintah memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah.
Bantuan PIP otomatis menyasar siswa dari desil 1–4, dengan nominal bervariasi sesuai jenjang pendidikan.
Program ini menjadi kunci dalam memutus mata rantai kemiskinan jangka panjang.
Dengan skema multibansos yang semakin matang, tahun 2026 diprediksi menjadi tahun dengan nilai bantuan sosial terbesar yang pernah diterima keluarga miskin.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan investasi sosial untuk masa depan bangsa.
Bagi masyarakat, penting untuk memastikan data kependudukan dan sosial ekonomi tetap valid agar tidak kehilangan hak atas bantuan yang nilainya kini semakin besar.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga