RADAR BOGOR - Percepatan proses verifikasi dan validasi data bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan untuk mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahun anggaran 2026.
Pemerintah berupaya memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui integrasi data sistem SIKS-NG secara real-time.
Dilansir dari YouTube Klik Bansos Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 telah resmi diterbitkan.
KPM yang telah melakukan aktivasi rekening diimbau segera melakukan pengecekan saldo di bank penyalur (BRI, BNI, atau BSI).
Peringatan bagi siswa yang terpilih tetapi belum melakukan aktivasi rekening, batas waktu terakhir ditetapkan pada 31 Januari 2026, sebab jika melewati batas tersebut, dana bantuan akan dikembalikan ke Kas Negara.
Prediksi Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 2026
Meskipun proses administratif telah berjalan sejak awal Januari, pencairan bansos PKH dan BPNT untuk tahap pertama (alokasi Januari, Februari, dan Maret 2026) diprediksi mulai direalisasikan pada Februari 2026.
Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian pencairan bantuan susulan bagi KPM yang belum menerima haknya pada periode akhir tahun 2025.
Agar bantuan dapat dicairkan tanpa kendala, KPM harus memenuhi kriteria data dan aturan terbaru, di antaranya:
• Padan Data: Informasi pada KTP, KK, dan rekening KKS harus sinkron sepenuhnya hingga ke penggunaan tanda baca.
Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karier Lucky Widja, Vokalis Element yang Meninggal pada Usia 49 Tahun
• Validitas Komponen: Bagi penerima PKH, komponen pendidikan (siswa SD-SMA) harus terdaftar aktif di dapodik/emis, serta komponen kesehatan (ibu hamil/balita) dan kesejahteraan (lansia/disabilitas) harus tervalidasi di sistem.
• Ambang Batas Ekonomi: Anggota keluarga dalam satu KK tidak diperbolehkan memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).
• Durasi Kepesertaan: Sesuai regulasi terbaru, masa kepesertaan bansos bagi KPM usia produktif kini dibatasi maksimal hingga 5 tahun.
Proses penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap yang terbagi ke dalam tiga wilayah koordinasi:
• Wilayah 1: Meliputi Aceh, Sumatera, Lampung, dan Jawa Barat (biasanya mendapatkan giliran awal).
Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Soal Isu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Tertipu Bank Himbara adalah Hoaks
• Wilayah 2: Meliputi Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, NTT, dan NTB.
• Wilayah 3: Meliputi Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
KPM disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat dan mengikuti pertemuan P2K2 agar status kepesertaan tetap terpantau aktif dalam sistem.
Editor : Eka Rahmawati