RADAR BOGOR – Kementerian Sosial (Kemensos) memberlakukan kriteria baru yang lebih ketat bagi penerima bantuan sosial (bansos) mulai triwulan I tahun 2026.
Akibat penyempitan kriteria desil kemiskinan, sebanyak kurang lebih 2,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipastikan tidak lagi menerima bantuan PKH dan BPNT periode Januari–Maret.
Namun, di balik pengetatan ini, kabar terbaru dari aplikasi SIKS-NG per 27 Januari 2026 menunjukkan status penyaluran sudah bergerak ke tahap verifikasi rekening, memberikan sinyal kuat pencairan dana dalam waktu dekat.
Kriteria Baru 2026
Pemerintah melalui Pusdatin Kesos melakukan penajaman sasaran penerima agar bansos lebih tepat sasaran.
Mengutip dari kanal YouTube Diary Bansos, jika sebelumnya bantuan BPNT mencakup masyarakat hingga Desil 5 (kelompok ekonomi hampir miskin), kini aturan tersebut diubah sebagai berikut:
• BPNT: Hanya untuk Desil 1 hingga Desil 4.
• PKH: Tetap diprioritaskan untuk Desil 1 hingga Desil 4.
Kebijakan ini berdampak langsung pada 1.735.032 KPM BPNT dan 696.920 KPM PKH yang berada di Desil 5.
Mereka dipastikan kehilangan kepesertaan bansos tahun ini dan posisinya akan digantikan oleh keluarga di desil terbawah yang selama ini belum mendapatkan bantuan.
Update SIKS-NG 27 Januari
Berdasarkan pantauan langsung pada akun SIKS-NG operator desa dan supervisor Dinas Sosial hari ini, berikut rincian progres teknis di lapangan:
• Status PKH Tahap 1: Sudah memasuki proses verifikasi rekening. Pada tahap ini, bank mengecek kecocokan data KPM agar tidak terjadi kegagalan transfer.
• Status BPNT Tahap 1: Menunjukkan keterangan Belum SPM. Meski sedikit di belakang PKH, data ini mengonfirmasi bahwa daftar penerima sudah masuk ke dalam sistem bayar.
Dengan progres tersebut, bantuan diprediksi mulai disalurkan secara bertahap pada minggu pertama atau kedua Februari 2026, baik melalui kartu KKS (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Nasib Pemegang KIS PBI (BPJS Gratis)
Bagi masyarakat yang terdampak pencoretan bantuan PKH atau BPNT karena berada di Desil 5, tidak perlu berkecil hati sepenuhnya.
Pemerintah memastikan bantuan KIS PBI (BPJS Kesehatan gratis) tetap aktif dan terjamin selama data masih tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain informasi PKH dan BPNT, urgensi tinggi juga berlaku bagi siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
Para orang tua diimbau segera melakukan aktivasi rekening SimPel paling lambat 31 Januari 2026.
Jika melewati batas tersebut, dana bantuan pendidikan yang telah dialokasikan dipastikan hangus dan dikembalikan ke kas negara.***
Editor : Eli Kustiyawati