RADAR BOGOR - Sebuah video yang memperlihatkan seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH BPNT menarik uang tunai sebesar Rp600.000 dari agen bank penyalur viral dan memantik euforia penerima bansos.
Narasi dalam video tersebut melansir YouTube Info Bansos menyebutkan, bahwa bansos BPNT senilai Rp600.000 telah cair ke KPM pada 26 Januari 2026.
Dalam cuplikan video yang beredar, tampak seorang petugas agen Bank Syariah Indonesia (BSI) menghitung enam lembar uang pecahan Rp100.000 dan menyerahkannya kepada seorang nasabah, diduga KPM yang mengambil bansos BPNT.
Bagi jutaan KPM di seluruh Indonesia, video tersebut menjadi secercah harapan.
Terlebih, masyarakat memang telah lama menantikan kepastian pencairan bantuan sosial reguler, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026.
Kebutuhan pokok yang harganya masih fluktuatif membuat bansos menjadi sandaran penting bagi banyak keluarga.
Hasil Pantauan Sistem: Belum Cair Massal
Meski demikian, hasil pemantauan pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menunjukkan bahwa status BPNT tahap 1 di sebagian besar wilayah masih belum muncul.
Adapun yang sudah terlihat dalam sistem adalah proses final closing untuk PKH tahap 1 periode Januari–Maret 2026.
Sementara itu, Surat Perintah Penyaluran Dana (SP2D) baik untuk PKH maupun BPNT di banyak daerah belum terbit. Artinya, secara nasional belum terjadi pencairan bansos tahap 1 secara masif.
Kemungkinan di Balik Pencairan Rp600.000
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan kemunculan saldo Rp600.000 pada video viral tersebut:
Bisa jadi KPM tersebut baru mengambil bantuan akhir tahun 2025 yang terlambat masuk atau belum sempat dicairkan.
Pemerintah membuka peluang percepatan pencairan di wilayah dengan kondisi khusus, seperti daerah terdampak bencana atau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp1,8 triliun untuk bansos reguler triwulan pertama 2026 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketiga provinsi tersebut tengah menjalani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.
Penyaluran bansos akan dilakukan melalui bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia, dengan sasaran penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) hasil pemutakhiran BPS.
Pada tahun 2026, BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap KPM.
Penyalurannya dilakukan per triwulan, sehingga total bantuan yang diterima untuk Januari–Maret adalah Rp600.000. Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bansos reguler secara nasional mulai Februari 2026.
Masyarakat Diimbau Tetap Tenang
Kemensos mengimbau KPM untuk tidak mudah terpancing isu yang beredar.
Pengecekan saldo terlalu sering ke ATM atau agen bank justru berisiko merusak kartu KKS dan memicu kekecewaan.
Masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari pendamping sosial di wilayah masing-masing serta memantau status bantuan melalui kanal resmi atau aplikasi SIKS-NG.
Kesimpulannya, video penarikan Rp600.000 belum dapat dijadikan bukti bahwa BPNT tahap 1 telah cair merata.
Namun, peluang percepatan di wilayah tertentu tetap terbuka, terutama di daerah terdampak bencana.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga