RADAR BOGOR - Pernyataan Menteri Sosial mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler PKH BPNT triwulan pertama tahun 2026 mulai menemui titik terang bagi KPM.
Di tengah penantian 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh unggahan video yang menunjukkan penarikan dana sebesar Rp600.000 di agen Bank BSI pada 26 Januari 2026, diduga bansos BPNT.
Lantas, apakah ini menandakan bansos BPNT Tahap 1 sudah cair secara nasional untuk KPM? Simak faktanya.
1. Analisis Fakta Lapangan vs Sistem SIKS-NG
Dikutip dari Youtube Info Bansos, Berdasarkan pantauan real-time pada sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) per hari ini, berikut adalah kondisi administratif bantuan:
• Status PKH Tahap 1: Telah mencapai tahap Final Closing. Data penerima sudah dikunci, namun sebagian besar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum diterbitkan.
• Status BPNT Tahap 1: Secara umum, status untuk periode Januari–Maret 2026 belum muncul secara masif di akun pendamping sosial.
Secara nasional, belum ada instruksi pencairan massal untuk bantuan triwulan pertama. Penyaluran serentak diprediksi baru akan dimulai pada Februari 2026.
2. Mengapa Ada Saldo Masuk Rp600.000?
Terkait video viral penarikan dana di Bank BSI, terdapat tiga kemungkinan logis yang perlu dipahami masyarakat agar tidak salah paham:
• Bansos Susulan 2025: Dana tersebut kemungkinan adalah saldo bantuan akhir tahun 2025 yang baru masuk atau baru sempat ditarik oleh KPM (penyaluran susulan).
Baca Juga: Awal Tahun 2026, Pemkab Bogor Sudah Keluarkan Anggaran Hampir Setengah Triliun untuk Bayar Ini
• Kebijakan Khusus Wilayah Bencana: Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi KPM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir.
• Saldo Non-Bansos: Adanya dana masuk yang berasal dari transfer lain (individu/instansi) yang tidak berkaitan dengan program Kementerian Sosial.
3. Alokasi Dana Rp1,8 Triliun untuk Wilayah Sumatera
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,8 triliun khusus untuk percepatan bansos reguler di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Daerah-daerah ini sedang dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.
Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara (termasuk BSI di Aceh) dan PT Pos Indonesia dengan mengacu pada pemutakhiran data DTSN terbaru.
4. Rincian Nominal Bantuan 2026
Sesuai regulasi terbaru, besaran bantuan tetap mengacu pada skema triwulan:
• BPNT: Rp200.000/bulan (Total Rp600.000 per tahap).
• PKH: Nominal bervariasi tergantung komponen keluarga (Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial).
Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tervalidasi secara resmi.
Hindari mengecek saldo kartu KKS di ATM berkali-kali jika belum ada instruksi dari pendamping sosial. Pengecekan terlalu sering berisiko merusak fisik kartu atau menyebabkan kartu terblokir.
Dana bansos baru dipastikan masuk ke rekening setelah status di SIKS-NG berubah menjadi SI (Standing Instruction). Tetap pantau informasi resmi dari pendamping di wilayah masing-masing.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga