RADAR BOGOR - Update syarat terbaru penerima bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2026. Jadwal penyaluran bansos tersebut ialah Februari 2026.
Terdapat perubahan syarat penerima bansos reguler dari Kementerian Sosial (Kemensos) akibat turunnya kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat tertentu.
Dilansir kanal Youtube Pendamping Sosial, jumlah warga yang berada pada Desil 1-2 bertambah banyak berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara kuota penerima bansos BPNT Tahun 2026 Tahap 1 sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah memprioritaskan KPM yang berasal dari desil rendah, yaitu Desil 1-2 pada DTSEN. Hal itu berdampak terhadap perubahan syarat penerima BPNT Tahun 2026 Tahap 1, yaitu Desil 1-4, sedangkan Desil 5 tak lagi menerima bansos tersebut.
Kementerian Sosial menyatakan sebanyak 1.735.032 KPM dari bansos BPNT ter-exclude (bansos non-aktif). Oleh karena itu, tak heran saat penyaluran BPNT Tahun 2026 Tahap 1 akan cukup banyak saldo bansos Sembako yang tak cair.
Alasan bansos non-aktif ialah telah menerima bansos lebih dari 5 tahun, pendapatan di atas Upah Minimum Regional (UMR); bekerja sebagai ASN, PPPK, Polri, atau TNI; terindikasi game online terlarang, pinjaman online, atau pinjaman Bank.
Baca Juga: Moratorium Pembangunan Perumahan Jadi Jeda Kebijakan, Radar Bogor Gelar Talk Show Pro dan Kontra
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Sembako
BPNT Program Sembako berfungsi mensejahterakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan meningkatkan ketahanan pangan. Nominal BPNT Program Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan. Cair sekaligus Rp600 ribu untuk 1 tahap. Penyaluran melalui KKS Bank Himbara. Jadwal penyaluran BPNT biasanya bersamaan dengan jadwal PKH.
Cek saldo KKS di ATM atau aplikasi mobile Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI) secara berkala. BPNT dapat disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Hal tersebut tergantung lokasi area.
Cek Bansos
Cara mengecek status kepesertaan bansos secara online pada situs atau aplikasi resmi dari Kemensos. Aksesnya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).***
Editor : Asep Suhendar