RADAR BOGOR – Pemerintah membuka fakta mengejutkan terkait distribusi bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Berdasarkan hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, sekitar 70 persen bansos sebelumnya tidak tepat sasaran.
Banyak warga miskin justru tidak menerima bantuan, sementara warga yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
Temuan ini menjadi dasar lahirnya kebijakan besar, yakni digitalisasi bansos dan pemetaan ulang warga miskin berbasis desil.
Apa Itu Desil?
Badan Pusat Statistik (BPS) membagi penduduk Indonesia ke dalam kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, yaitu:
• Desil 1: 10 persen penduduk termiskin
• Desil 2: 10 persen berikutnya
• Desil 3
• Desil 4
• Hingga Desil 10 (paling sejahtera)
Dengan populasi 286 juta jiwa, setiap desil berisi sekitar 28,6 juta orang.
Pemerintah menetapkan bahwa sasaran utama bansos adalah warga pada Desil 1–4.
Bantuan Tidak Lagi Menyentuh Semua
Mulai 2026, kebijakan bansos akan jauh lebih ketat, sebagai berikut:
• PKH, BPNT, dan bantuan lain: Desil 1–4
• PBI BPJS Kesehatan: Desil 1–4
• Subsidi LPG 3 kg: Desil 1–4
Desil 5 ke atas hanya dapat dipertimbangkan jika masih terdapat sisa kuota.
Kebijakan ini diambil karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk memprioritaskan warga paling miskin.
Desa Jadi Titik Awal Pendataan
Pemerintah menegaskan bahwa pendataan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pusat.
Dilansir dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel, setiap desa diminta menemukan 10 persen warga termiskin di wilayahnya, kemudian mengusulkannya ke BPS melalui jalur resmi.
Jika kepala desa salah mendata, maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
Mekanisme Usul dan Sanggah Dibuka Lebar
Untuk menghindari praktik titip-menitip atau nepotisme, masyarakat diberikan akses langsung melalui:
• Aplikasi Cek Bansos
• Call Center 021-171
• WA Center (segera diluncurkan)
Masyarakat dapat:
• Mengusulkan warga miskin yang belum terdata
• Menyanggah penerima yang dianggap tidak layak
Seluruh laporan akan diverifikasi melalui pengecekan lapangan.
Operator Desa, Pahlawan di Balik Layar
Di balik proses digitalisasi, terdapat aktor penting, yakni operator desa.
Operator bertugas menginput data ke aplikasi SIKS-NG. Pemerintah meminta kepala desa memastikan operator:
• Ada di setiap desa
• Dibayar secara rutin
• Tidak bekerja secara sukarela tanpa insentif
Masalah di lapangan menunjukkan masih banyak operator yang belum menerima honor tetap.
Padahal, kualitas data nasional sangat bergantung pada kinerja mereka.
Mesin Akan Menggantikan Keputusan Manusia
Dalam sistem digitalisasi bansos:
• Lurah boleh mengusulkan
• ASN boleh mengusulkan
• Warga boleh mengusulkan
Namun, keputusan akhir sepenuhnya berada pada sistem.
Aplikasi akan menjelaskan alasan:
• Mengapa seseorang layak menerima
• Mengapa seseorang ditolak
Tujuannya adalah menghilangkan unsur subjektivitas manusia.
Hasil Uji Coba yang Menjanjikan
Setelah sistem digital diterapkan di Banyuwangi, kesalahan sasaran turun dari 70 persen menjadi 28 persen.
Target nasional berikutnya adalah menurunkan angka tersebut hingga di bawah 10 persen.
Arah Baru Perlindungan Sosial
Transformasi ini menandai perubahan paradigma, dari bansos berbasis rekomendasi menjadi bansos berbasis data.
Pemerintah berharap:
• Bantuan lebih adil
• Anggaran lebih efisien
• Konflik sosial akibat kecemburuan dapat berkurang
Ke depan, tidak cukup hanya mengaku miskin. Semua harus dibuktikan dengan data.***
Editor : Eli Kustiyawati