RADAR BOGOR - Dinamika penyaluran bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), membawa kabar yang bervariasi bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Terdapat perubahan kebijakan signifikan bansos yang diberlakukan oleh Kementerian Sosial yang berdampak pada status kepesertaan jutaan warga.
Dikutip dari YouTube Ariawanagus, simak rangkuman lengkap mengenai kebijakan bansos tahun ini serta update teknis dari sistem SIKS-NG.
1. Dampak Kebijakan Baru: Kabar Buruk bagi KPM Desil 5
Pemerintah secara resmi telah melakukan sinkronisasi kriteria penerima PKH dan BPNT. Jika sebelumnya terdapat fleksibilitas bagi masyarakat di kategori Desil 5, tahun ini aturan diperketat:
• Penghapusan Otomatis: KPM yang data ekonominya masih terbaca pada kategori Desil 5 akan otomatis tergraduasi (dihapus) dari daftar penerima bantuan reguler di Tahap 1 tahun 2026.
• Alasan Kebijakan: Langkah ini diambil agar bantuan lebih fokus pada masyarakat yang berada di Desil 1 hingga Desil 4 (kelompok masyarakat paling prasejahtera).
Bagi Anda yang merasa kondisi ekonomi masih sulit namun masuk Desil 5, disarankan segera melakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos dan melakukan usul sanggah atau verifikasi ulang agar data dapat diperbarui pada tahap berikutnya.
2. Kabar Baik: Peluang Besar bagi 2,4 Juta KPM Baru
Di balik penghapusan KPM Desil 5, terdapat peluang besar bagi warga yang selama ini sudah masuk daftar tunggu namun belum pernah mendapatkan bantuan:
• Pembukaan Kuota: Pemerintah membuka ruang bagi sekitar 2,4 juta KPM baru (sekitar 696 ribu untuk PKH dan 1,7 juta untuk BPNT/Sembako).
• Kriteria Prioritas: Warga yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4 yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan karena kuota penuh, kini berpeluang besar mulai cair pada Tahap 1 tahun 2026 ini.
3. Update Status SIKS-NG: Menuju Hilal Pencairan
Berdasarkan pantauan terbaru pada sistem SIKS-NG per hari ini, berikut adalah status teknis penyalurannya:
• PKH & BPNT: Mayoritas data masih berada pada fase Verifikasi Rekening. Beberapa bank penyalur (seperti BNI dan BSI) menunjukkan pergerakan status yang lebih dinamis.
• Proses Menuju Cair: Setelah tahap verifikasi rekening selesai, status akan berubah menjadi SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian SI (Standing Instruction).
Secara teknis, jika status sudah mencapai SPM, biasanya dibutuhkan waktu kurang dari satu minggu hingga bantuan mulai masuk ke rekening KKS.
Prediksi terkuat, penyaluran massal akan terjadi pada pertengahan Februari 2026.
4. Himbauan Terkait Struk Saldo yang Beredar
Terkait adanya satu atau dua bukti transaksi (struk) yang beredar di media sosial belakangan ini, KPM diminta untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengecek ke ATM.
Saldo yang masuk saat ini dipastikan bukan bantuan Tahap 1 2026, melainkan dana susulan dari periode tahun 2025 yang baru bisa dicairkan sekarang.
Pantau status secara berkala melalui pendamping sosial atau aplikasi resmi.
Pengecekan saldo secara mandiri di ATM secara berlebihan berisiko merusak kartu KKS jika dilakukan terlalu sering saat dana belum siap.
Penyaluran bansos Tahap 1 2026 sedang dalam proses finalisasi administrasi.
Ada perubahan besar di mana jutaan KPM lama akan digantikan oleh KPM baru demi pemerataan bantuan berdasarkan klasifikasi desil.
Gunakan kesempatan ini untuk memastikan data Anda sudah sinkron di DTKS agar hak bansos tetap terjaga.***
Editor : Asep Suhendar