RADAR BOGOR – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini berada dalam pengawasan ketat sistem integrasi data nasional.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, per 30 Januari 2026, pemerintah memberlakukan sinkronisasi antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan aktivitas rekening KKS di bank Himbara.
Jika KPM tidak segera melakukan penarikan dana atau melanggar ambang batas desil, bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 terancam diblokir permanen dan dialihkan kepada penerima lain.
Salah satu perubahan paling radikal tahun ini adalah penyamaan standar antara penerima PKH dan BPNT.
Jika sebelumnya penerima sembako (BPNT) memiliki kelonggaran, kini aturan dibuat jauh lebih ketat.
• Zonasi desil mutlak: Bantuan kini hanya dikunci untuk warga di desil 1 hingga desil 4.
• Nasib desil 5: KPM yang terdeteksi naik ke desil 5 (ekonomi menengah) secara sistem akan mengalami penangguhan status bantuan.
• Larangan merusak KKS: Jangan sekali-kali membuang atau merusak kartu KKS yang kosong.
Saldo yang sempat terhenti bisa kembali terisi setelah proses pemutakhiran data. Namun, kartu yang rusak akan memutus akses pencairan secara teknis.
Komitmen yang Wajib Dipenuhi KPM
Pendamping sosial kini memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi lapangan secara berkala.
Berikut adalah daftar komitmen yang harus dipenuhi agar status kepesertaan Anda tetap aktif:
• Kehadiran siswa (85 persen): Anak sekolah penerima PKH wajib hadir di kelas. Jika absensi di bawah 85 persen, data akan dilaporkan oleh wali kelas kepada pendamping untuk diproses cuti bantuan.
• Batas tarik saldo (60 hari): Dana yang sudah masuk ke rekening BRI, BNI, Mandiri, atau BSI wajib ditarik maksimal 2 bulan. Lewat dari itu, dana dianggap tidak tepat sasaran dan akan ditarik kembali ke kas negara.
• Kewajiban P2K2: Pertemuan kelompok bulanan adalah syarat wajib. KPM yang mangkir berkali-kali tanpa alasan logis berisiko dicoret dari daftar penerima.
Bukan untuk Rokok dan Game Online Terlarang
Pemerintah menegaskan bahwa fungsi bansos adalah sebagai bantalan ekonomi, bukan untuk gaya hidup.
Penggunaan dana bantuan untuk hal-hal berikut dapat berujung pada sanksi sosial hingga penghentian bantuan:
• Gaya hidup: Biaya salon, rebonding, atau barang-barang konsumtif nonpangan.
• Barang terlarang: Pembelian rokok, minuman keras, dan game online terlarang.
• Penyalahgunaan BPNT: Dana Rp600.000 (triwulan) harus diprioritaskan untuk kebutuhan karbohidrat, protein, dan vitamin.
Manfaatkan Layanan Perbankan Digital
Untuk menghindari antrean panjang atau kartu tertelan di mesin ATM, KPM sangat disarankan menggunakan aplikasi perbankan seperti Wonder by BNI, BRImo, atau Livin’ by Mandiri.
Dengan aplikasi ini, Anda bisa memantau apakah saldo sudah masuk tanpa harus memasukkan kartu fisik berkali-kali ke mesin yang berisiko merusak chip kartu KKS Anda.***
Editor : Eli Kustiyawati