RADAR BOGOR - Sejumlah keluaraga penerima manfaat (KPM) melaporkan, menerima pencairan bansos senilai Rp600.000 di salah satu bank penyalur.
Namun, saat KPM melakukan pengecekan, ternyata saldo bantuan belum terisi pencairan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2026.
Menurut Cek Bansos, mendekati masa-masa pencairan bansos, ada sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi untuk membuat KPM melakukan pengecekan ke mesin ATM atau ke agen bank terdekat.
Oleh karenanya, penerima manfaat harus pintar mencari informasi terkait proses pencairan bansos sehingga tidak perlu bolak-balik melakukan pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Unggahan yang ramai di media sosial memperlihatkan struk penarikan dana pada 2 Februari 2026 senilai Rp600.000 melalui Bank BNI.
Apabila dilihat dari nominal senilai Rp600.000 yang cair melalui KKS Bank BNI, semua KPM akan mengira ini adalah bukti pencairan bansos BPNT tahap 1 tahun 2026.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan, akan memantau pergerakan data sampai terjadi proses pencairan di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
Berdasarkan pengecekan SIKS NG pada 2 Februari 2026, pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BBNT tahap pertama tahun 2026 masih berstatus surat perintah membayar (SPM).
Sehingga, struk yang memperlihatkan penarikan saldo senilai Rp600 ribu melalui BNI kemungkinan tidak benar sebagai pencairan bansos BPNT.
Kemungkinan cair dalam waktu dekat belum terjadi karena status di SIKS NG masih SPM.
Sebelum mempercayai kabar yang beredar, KPM harus mengecek data yang dikeluarkan dari SIKS NG.
Proses pencairan bansos tahap 1 tahun 2026 masih berjalan dan akan terus berlangsung sampai status berubah menjadi standing instruction (SI).
Status SIKS NG yang masih SPM menegaskan belum ada proses pencairan bansos PKH BBNT alokasi Januari, Februari, dan Maret 2026.
Hal ini semakin mempertegas KPM tidak boleh langsung mempercayai kabar yang beredar sebelum mengecek di pendamping sosial atau cek bansos.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI menjelaskan, bansos PKH menyasar 10 juta KPM.
"Ini adalah program jangkarnya Kementerian Sosial di mana program ini menyasar 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34.000 pendamping seluruh Indonesia," sebutnya.
Editor : Siti Dewi Yanti