RADAR BOGOR – Kabar mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) kembali menghangat di awal Februari 2026.
Di berbagai platform media sosial, mulai dari Facebook, TikTok, hingga grup WhatsApp, beredar tangkapan layar struk penarikan dengan nominal Rp600.000 dari salah satu bank penyalur.
Informasi tersebut langsung memicu antusiasme para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Banyak masyarakat yang kemudian bergegas melakukan pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), baik melalui ATM, agen bank, maupun mobile banking.
Namun, apakah benar BPNT triwulan pertama sudah mulai cair? Ataukah kabar ini hanya isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya?
Berikut rangkuman fakta terbaru berdasarkan hasil pemantauan sistem dan sumber resmi yang dapat menjadi pegangan bagi KPM di seluruh Indonesia, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Cek Bansos.
Salah satu gambar yang paling banyak beredar menunjukkan bukti penarikan tunai sebesar Rp600.000 dengan keterangan berasal dari Bank BNI.
Nominal tersebut identik dengan alokasi BPNT untuk satu periode tertentu, sehingga banyak yang mengira bahwa bantuan tahap pertama Januari–Maret 2026 sudah mulai disalurkan.
Namun, penting dipahami bahwa bukti transaksi semacam ini belum tentu menggambarkan kondisi keseluruhan penyaluran bansos secara nasional.
Struk tersebut bisa saja berasal dari bantuan lain, sisa saldo tahap sebelumnya, atau bahkan transaksi non-bansos.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai setiap unggahan yang beredar, melainkan mencocokkannya dengan status resmi di sistem pemerintah.
Berdasarkan pemantauan terbaru pada sistem penyaluran bantuan sosial, baik untuk PKH maupun BPNT triwulan pertama tahun 2026, mayoritas data KPM masih menunjukkan status SPM (Surat Perintah Membayar).
Status SPM menandakan bahwa bantuan masih berada pada tahap administrasi dan belum masuk ke proses pencairan ke rekening KPM.
Dengan kata lain, selama status belum berubah ke tahap berikutnya, saldo di KKS wajar jika masih kosong.
Artinya, klaim bahwa BPNT sudah cair secara massal per 2 Februari 2026 belum dapat dibenarkan.
Kenapa Banyak yang Mengecek tetapi Saldo Nol?
Fenomena saldo nol meskipun kabar pencairan ramai beredar sebenarnya sangat logis. Jika status masih SPM, maka bank penyalur (baik Bank Mandiri, BRI, BNI, maupun BSI) belum menerima instruksi final untuk menyalurkan dana ke rekening KPM.
Karena itu, hasil pengecekan di ATM atau agen bank kemungkinan besar masih menunjukkan saldo belum bertambah.
Menjelang masa pencairan, biasanya muncul berbagai informasi simpang siur.
Tidak jarang ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan kabar seolah-olah bantuan sudah cair agar masyarakat berbondong-bondong mengecek saldo.
Situasi ini justru dapat melelahkan KPM karena harus bolak-balik ke ATM atau agen bank tanpa hasil.
Oleh sebab itu, masyarakat diminta bijak dalam menyaring informasi dan mengutamakan sumber yang kredibel.
Berdasarkan data yang tersedia hingga awal Februari 2026:
- PKH triwulan pertama: belum cair
- BPNT triwulan pertama: belum cair
- Status dominan di sistem: masih SPM
Dengan demikian, KPM diharapkan tetap bersabar menunggu hingga ada perubahan status resmi yang menandakan dana siap disalurkan.
Di tengah proses verifikasi dan validasi bansos, terdapat satu hal krusial yang sering luput dari perhatian KPM, yaitu perubahan data kependudukan.
Beberapa kasus menunjukkan adanya KPM yang mengalami gagal cek rekening karena data di Dukcapil tidak sinkron dengan data di bank.
Kondisi ini menyebabkan bantuan ditangguhkan sementara hingga data diperbaiki.
Perubahan data yang berisiko antara lain:
- Pembaruan Kartu Keluarga (KK)
- Perubahan nama di KTP
- Perubahan status keluarga
Jika memang harus melakukan perubahan data, sebaiknya KPM terlebih dahulu berkonsultasi dengan pendamping sosial atau petugas terkait di desa/kelurahan agar prosesnya terkoordinasi dengan baik.
Apabila sistem mendeteksi ketidaksesuaian data:
- Status transaksi dapat berubah menjadi gagal
- Pencairan tahap berjalan bisa tertunda
- KPM harus menunggu proses perbaikan data sebelum menerima bantuan
Proses ini tentu membutuhkan waktu, sehingga sebaiknya dihindari jika tidak mendesak.
Masyarakat diharapkan terus memantau informasi resmi dan bersabar menunggu proses administrasi selesai.
Pemerintah melalui bank penyalur dan Kementerian Sosial terus melakukan berbagai tahapan agar penyaluran bansos dapat berjalan tepat sasaran.
Semoga dalam waktu dekat status sistem berubah ke tahap pencairan sehingga PKH dan BPNT alokasi Januari–Maret 2026 dapat segera diterima oleh seluruh KPM yang berhak.
Tetap waspada, tetap bijak menyaring informasi, dan semoga bantuan segera cair.***
Editor : Eli Kustiyawati