RADAR BOGOR – Update pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT Tahap 1 tahun 2026 per 2 Februari 2026 menunjukkan adanya perubahan status penting dalam sistem penyaluran.
Informasi terbaru yang dihimpun dari kanal Pendamping Sosial menunjukkan bahwa proses pencairan bansos telah memasuki fase lanjutan.
Dengan demikian, bantuan dinilai semakin dekat untuk diterima oleh penerima bansos yang datanya dinyatakan valid.
1. Status SPM Sudah Muncul di Sistem
Perkembangan paling krusial adalah munculnya keterangan SPM pada sistem SIKS-NG. Status ini menandakan bahwa perintah pembayaran telah diteruskan kepada bank penyalur.
Dengan terbitnya SPM, proses administratif di tingkat pusat dinilai telah selesai, dan tahapan selanjutnya sepenuhnya berada pada mekanisme perbankan. Kondisi ini umumnya menjadi sinyal kuat bahwa bantuan tidak lagi tertahan di proses awal.
2. Alur Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan berurutan. Tahap awal dimulai dari final closing, yaitu penetapan nama penerima bantuan.
Setelah itu dilakukan pengecekan rekening oleh bank untuk memastikan rekening aktif dan sesuai data.
Jika lolos, proses berlanjut ke penerbitan SP2D sebagai perintah pencairan dana, kemudian masuk ke tahap SPM yang saat ini sedang berlangsung.
Tahap terakhir adalah SI (standing instruction), yaitu instruksi pemindahbukuan dana ke rekening KPM. Apabila status sudah SI, dana umumnya telah masuk atau akan diterima dalam waktu dekat.
3. Perkiraan Waktu Dana Masuk Rekening KPM
Dengan posisi status yang telah berada di tahap SPM, pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 diperkirakan terjadi pada Februari 2026.
Perkiraan tercepat berada pada pekan pertama bulan ini, sementara kondisi normalnya cenderung terjadi pada pekan kedua.
Meski demikian, waktu masuk dana dapat berbeda antarwilayah karena menyesuaikan proses internal bank penyalur.
4. Bantuan Tahap 4 Tahun 2025 yang Belum Diterima
Bagi penerima yang hingga kini belum menerima bantuan tahap sebelumnya, terutama periode Desember 2025, disarankan untuk melakukan pengecekan status data.
Apabila pada sistem masih tercantum keterangan berhasil cek rekening, maka bantuan tersebut berpotensi hanya mengalami keterlambatan dan masih berpeluang cair, bahkan bisa bersamaan dengan Tahap 1 tahun 2026.
Sebaliknya, apabila terdapat keterangan gagal atau exclude, maka bantuan pada tahap tersebut kemungkinan besar tidak dapat disalurkan.
5. Catatan Penting bagi Penerima Bantuan
Tidak terdapat kepastian tanggal pencairan yang dapat dijadikan patokan karena proses pemindahbukuan sepenuhnya mengikuti mekanisme bank.
Oleh karena itu, penerima bantuan dianjurkan untuk aktif memantau perkembangan status data melalui pendamping sosial setempat agar memperoleh informasi yang akurat dan terkini.
Langkah ini penting untuk menghindari informasi keliru sekaligus memastikan bantuan diterima sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Gus Ipul yang menegaskan bahwa pendamping sosial, RT/RW, dan aparat desa wajib memastikan KPM mendapatkan hak bantuan sosialnya 100 persen.
“Bantuan tidak boleh dipotong oleh pihak manapun. Mari saling mengingatkan bahwa pendamping sosial, RT, RW, aparat desa, dan lembaga terkait wajib memastikan bantuan diterima 100 persen oleh penerima manfaat,” ucap Gus Ipul melalui kanal YouTube Kemensos RI.
Oleh karena itu, KPM tidak perlu khawatir apabila dana bantuan sosial belum cair dan diimbau tetap menunggu kepastian dari pihak resmi terkait.***
Editor : Eli Kustiyawati