RADAR BOGOR – Kabar menggembirakan kembali datang bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, pemerintah menginstruksikan salah satu bank penyalur utama, yakni Bank BNI, untuk kembali mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum sempat dibagikan sepanjang tahun 2025.
Langkah ini menjadi angin segar, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), namun terkendala mengambil kartu KKS karena berbagai alasan, mulai dari sakit, berada di luar kota, hingga kendala administrasi lainnya.
Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Dinas Sosial tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Kementerian Sosial (Kemensos) meminta agar dilakukan pemantauan serta pendampingan dalam proses redistribusi kartu KKS dan buku tabungan dari Bank BNI.
Redistribusi ini merupakan tindak lanjut dari data pencapaian distribusi KKS tahun 2025 dengan batas pemutakhiran hingga 21 November 2025.
Dari hasil pendataan tersebut, diketahui masih terdapat lebih dari 100 ribu kartu KKS yang belum tersalurkan kepada KPM.
Artinya, seluruh kartu yang tertunda tersebut wajib dibagikan kembali pada tahun 2026 karena akan digunakan sebagai sarana utama penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahun berjalan.
Dalam instruksi tersebut, terdapat beberapa poin penting sebagai berikut.
1. Dinas Sosial kabupaten/kota diminta berkoordinasi dan mendampingi pihak Bank BNI saat pendistribusian kartu.
2. Proses pembagian harus dipantau agar berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur.
3. Lokasi pembagian dapat memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah, desa, atau kelurahan.
Dengan skema ini, diharapkan tidak ada lagi KPM yang tertinggal dalam memperoleh KKS.
Meski sudah dipastikan akan dibagikan ulang, jadwal teknis pendistribusian akan ditentukan oleh masing-masing cabang Bank BNI di daerah.
Oleh sebab itu, KPM diminta aktif memantau pengumuman dari desa, kelurahan, pendamping sosial, maupun pihak bank.
Belakangan ini, banyak KPM mengeluhkan munculnya keterangan “Tidak” pada status PKH, BPNT, maupun PBI di aplikasi Cek Bansos.
Secara teori, keterangan tersebut mengindikasikan bahwa seseorang tidak lagi menjadi penerima bantuan.
Namun, faktanya aplikasi Cek Bansos sering mengalami keterlambatan pembaruan data.
Oleh karena itu, pendamping sosial lebih mengandalkan sistem internal seperti SIKS-NG yang memuat menu View DTS, PKH, Final Closing, hingga Monitoring Salur.
Kesimpulannya, status “Tidak” di aplikasi Cek Bansos belum bisa dijadikan patokan mutlak.
Mayoritas data KPM untuk program PKH-BPNT tahap pertama masih berada pada status SPM (Surat Perintah Membayar).
Artinya, proses pencairan belum masuk tahap final transfer ke rekening.
Belum ditemukan status SI (Siap Cair), sehingga masyarakat diimbau untuk bersabar.
Imbauan Penting untuk KPM
• Jangan terlalu sering mengecek saldo KKS di ATM.
• Hindari risiko kartu tertelan atau rusak.
• Tunggu informasi resmi dari pendamping sosial atau kanal resmi Kemensos.***
Editor : Eli Kustiyawati