RADAR BOGOR – Kabar terbaru soal bantuan sosial kembali menjadi perhatian masyarakat.
Dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) dibuat bingung setelah mendapati status PKH, BPNT, dan PBI di aplikasi Cek Bansos tertulis “Tidak”.
Di tengah kebingungan itu, muncul kabar menggembirakan. Bank BNI kembali membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada 2025 untuk penyaluran bansos tahun 2026.
Pemerintah telah mengeluarkan surat resmi kepada Bank BNI untuk melakukan redistribusi KKS dan buku tabungan yang belum dibagikan pada tahun 2025.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Dinas Sosial tingkat provinsi, kabupaten, dan kota agar ikut melakukan pemantauan serta pendampingan dalam proses pembagian kartu kepada KPM.
Distribusi ulang ini dilakukan karena pada 2025 lalu masih terdapat sekitar 100 ribu KKS yang belum tersalurkan.
Sebagian penerima diketahui tidak sempat mengambil kartu karena berbagai alasan, seperti sedang berada di luar kota, sakit, atau berhalangan hadir sesuai jadwal.
Pembagian KKS Dilakukan di Fasilitas Pemerintah
Dalam surat tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menginstruksikan agar proses distribusi KKS dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
Dinas Sosial diminta berkoordinasi dengan pihak BNI dan pendamping sosial.
Pembagian kartu dapat memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah, seperti kantor desa, kelurahan, kecamatan, maupun kantor pemerintahan kabupaten dan kota.
Namun demikian, tidak semua daerah langsung mendapatkan jadwal distribusi. Setiap wilayah akan menunggu pengumuman resmi dari pihak Bank BNI setempat.
Status “Tidak” di Cek Bansos, Apa Artinya?
Selain soal KKS, banyak masyarakat mempertanyakan status “Tidak” yang muncul di aplikasi Cek Bansos untuk program PKH, BPNT, dan PBI.
Secara teori, status tersebut memang berarti bahwa seseorang sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan.
Namun, menurut pendamping sosial, informasi di aplikasi Cek Bansos sering kali terlambat diperbarui.
Para pendamping lebih mengandalkan data dari sistem internal Kemensos, seperti aplikasi SIKS-NG, menu DTS, PKH, final closing, dan monitoring penyaluran bansos yang dinilai lebih akurat dan terkini.
Karena itu, KPM diminta tidak langsung panik jika status di Cek Bansos tertulis “Tidak”, sebab data tersebut bisa saja belum diperbarui.
Update PKH-BPNT Tahap Pertama 2026
Sementara itu, terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2026, hingga 3 Februari 2026 mayoritas status masih berada di tahap SPM (Surat Perintah Membayar).
Artinya, dana bantuan belum masuk ke rekening penerima dan masih dalam proses administrasi.
KPM Diimbau Tidak Terlalu Sering Cek KKS
Para penerima bantuan juga diimbau untuk tidak terlalu sering mengecek saldo di ATM atau agen bank.
Kebiasaan tersebut dinilai berisiko karena kartu bisa tertelan mesin, rusak, atau bahkan hilang.
Masyarakat diminta bersabar dan menunggu informasi resmi dari pendamping sosial atau akun media sosial resmi Kemensos.
Jika pencairan sudah dimulai, Kemensos biasanya akan mengumumkannya melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube resmi.
Masyarakat Diminta Tetap Waspada Informasi
Dengan berbagai informasi yang beredar, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya.
Update seputar bansos sebaiknya diikuti melalui pendamping resmi atau kanal komunikasi Kemensos.
Distribusi ulang KKS oleh BNI menjadi kabar baik bagi ribuan KPM yang belum menerima kartu.
Sementara itu, status “Tidak” di Cek Bansos diharapkan tidak lagi menimbulkan kepanikan karena belum tentu mencerminkan kondisi terbaru.
Pemerintah pun memastikan bahwa penyaluran bansos 2026 terus diupayakan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi membantu masyarakat yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati