Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Disalurkan Lebih Awal di Tiga Provinsi Ini, Lebih dari 2,7 Juta KPM Akan Cair

Ira Yulia Erfina • Rabu, 4 Februari 2026 | 11:03 WIB
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dalam agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dalam agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI

RADAR BOGOR – Pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026 mulai direalisasikan sejak awal Februari.

Penyaluran tahap ini dilakukan sebagai bagian dari bantuan reguler triwulan pertama yang dipercepat, dengan fokus utama pada wilayah terdampak bencana serta daerah yang membutuhkan penanganan cepat dari sisi perlindungan sosial.

Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang dilansir melalui kanal TVR Parlemen dan Instagram @kemensosri, dalam agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026.

Agenda tersebut juga membahas penguatan kebijakan kesejahteraan sosial dan mitigasi bencana.

“Pada tanggal 1 Februari 2026 kemarin, warga terdampak akan menerima bansos reguler PKH dan sembako atau BPNT. Jadi, kita sudah salurkan di triwulan pertama,” ungkap Agus Jabo, Selasa (3/2/2026).

Pada tahap awal, pencairan bantuan PKH dan BPNT difokuskan pada tiga provinsi di Pulau Sumatera. Penetapan wilayah ini didasarkan pada kondisi kerentanan sosial dan dampak bencana yang terjadi, sehingga penyaluran dilakukan lebih awal dibandingkan wilayah lain.

Rincian pencairan bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 di wilayah prioritas adalah sebagai berikut.

1. Provinsi Aceh

Penyaluran bantuan PKH di Aceh menjangkau sebanyak 318.143 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sekitar Rp235,6 miliar.

Sementara itu, bantuan BPNT atau sembako disalurkan kepada 519.754 KPM dengan nilai anggaran sekitar Rp311,8 miliar.

Bantuan ini diarahkan untuk menjaga daya beli keluarga rentan di tengah kondisi pascabencana dan tekanan ekonomi lokal.

2. Provinsi Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, jumlah penerima bantuan PKH tercatat sebanyak 513.914 KPM. Untuk BPNT atau sembako, bantuan menjangkau 889.212 KPM.

Total anggaran yang disalurkan untuk wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp533,5 miliar berdasarkan perhitungan akumulasi penyaluran, menjadikannya salah satu wilayah dengan alokasi terbesar pada tahap pertama.

3. Provinsi Sumatera Barat

Penyaluran PKH di Sumatera Barat diberikan kepada 188.279 KPM dengan total anggaran sekitar Rp144,5 miliar.

Adapun bantuan BPNT atau sembako disalurkan kepada 354.072 KPM dengan nilai anggaran sekitar Rp212,4 miliar.

Penyaluran ini difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

Akumulasi Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026Jika dihitung secara keseluruhan, total penerima bantuan dari tiga provinsi tersebut mencapai 2.763.038 keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, total anggaran yang digelontorkan pada tahap awal ini mencapai sekitar Rp1,832 triliun.

Penyaluran ini menjadi bagian dari skema bantuan reguler triwulan pertama yang dipercepat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat rentan tetap terpenuhi sejak awal tahun.***

Editor : Eli Kustiyawati
#bpnt #bansos #Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono #pkh #pencairan bantuan sosial