RADAR BOGOR - Pemerintah memperluas cakupan piloting digitalisasi bansos (bantuan sosial) setelah uji coba yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan perubahan pada akurasi data penerima PKH.
Pada tahun 2026, digitalisasi bansos bukan hanya di Banyuwangi, direncanakan akan diterapkan di 40 kabupaten/kota serta satu provinsi sebagai bagian dari penyesuaian sistem penyaluran bansos berbasis data digital.
Rencana tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi bansos yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam pemaparannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pembenahan data menjadi faktor utama dalam perubahan sistem bansos.
Berdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi, tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan tercatat mencapai 77,7 persen sebelum dilakukan pemutakhiran data.
Setelah dilakukan penyesuaian dan pengukuran ulang menggunakan pendekatan teknologi digital, angka tersebut tercatat menurun menjadi 28,2 persen.
Ke depan, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan direncanakan untuk menekan tingkat kesalahan penargetan hingga berada di bawah 10 persen.
Pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki proses verifikasi data, pemetaan penerima bantuan, serta penyesuaian data sosial ekonomi masyarakat di daerah pelaksana.
Digitalisasi bantuan sosial juga disertai dengan mekanisme partisipasi masyarakat melalui fitur sanggah data.
Masyarakat dapat menyampaikan masukan atau keberatan atas data penerima bantuan melalui sejumlah kanal, seperti aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, dan layanan pengaduan yang disediakan.
Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pembaruan data secara berkala dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses pemutakhiran.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga