RADAR BOGOR - Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Program percontohan digitalisasi bansos diperluas hingga 40 kabupaten dan kota pada 2026, salah satunya adalah Kabupaten Bogor.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat sosialisasi piloting digitalisasi bansos dan peran pemerintah daerah, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026 menegaskan potensi salah sasaran dalam distribusi bansos harus diminimalisir penyaluran bantuan yang akurat sejalan dengan visi asta cita keenam yakni pemberantasan kemiskinan.
“Kami juga harapkan dukungan kepala daerah meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” kata Ribka dalam keterangannya dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah melakukan percepatan digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi GovTech untuk memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, serta berbasis data.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat, kita tidak perlu lagi menebak-nebak,” ujar Luhut.
Digitalisasi bansos menurutnya akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh proses berbasis data dan kecerdasan buatan (AI) dan dengan sistem ini, berbagai indikator penting seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara lebih akurat dan real time.
Masih pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menjelaskan transformasi bangsa harus diawali dari transformasi data, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.
“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing, semua harus satu data, BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” kata pria yang disapa Gus Ipul tersebut.
Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan arahan bahwa seluruh kebijakan sosial berbasis data yang akurat atau evidence-based policy dan arahan itu ditindaklanjuti melalui penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Kunci dari seluruh proses ini adalah keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor, serta meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data, kalau kita mau transformasi bangsa, kita harus berani memulai dari transformasi data,” tegas Gus Ipul.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal hadir pada acara sosialisasi terkait digitalisasi bansos mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Pemilihan Kabupaten Bogor jadi daerah piloting dan menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI).
Editor : Eka Rahmawati