RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 1 Tahun 2026 mulai menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Dilansir dari kanal Cek Bansos bahwa hingga 8 Februari 2026, proses penyaluran bansos PKH BPNT dilaporkan telah berjalan secara bertahap melalui sejumlah bank penyalur utama, termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BSI.
Kondisi ini menjadi kabar yang cukup melegakan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sejak awal tahun menantikan realisasi bansos PKH BPNT untuk menopang kebutuhan rumah tangga.
Untuk penyaluran melalui Bank BNI, bantuan PKH dilaporkan sudah mulai masuk ke rekening KKS sejak malam hari sebelumnya.
Sejumlah KPM pemegang KKS BNI mengonfirmasi bahwa saldo bantuan telah diterima dengan variasi nominal yang berbeda-beda, menyesuaikan komponen kepesertaan masing-masing keluarga.
Sementara itu, untuk bantuan BPNT melalui BNI, hingga awal Februari masih dalam tahap proses dan diperkirakan akan menyusul dalam waktu dekat seiring berjalannya termin pencairan berikutnya.
Di sisi lain, penyaluran bantuan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) terpantau lebih progresif, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.
Pada sejumlah daerah, baik bantuan PKH maupun BPNT dilaporkan sudah cair, bahkan terdapat laporan penerimaan BPNT dengan nominal Rp600.000.
Adapun Bank BRI dan Bank Mandiri juga tercatat mulai menyalurkan bantuan PKH dan BPNT kepada KPM secara bertahap.
Pencairan tidak dilakukan serentak, melainkan disesuaikan dengan kesiapan sistem dan validasi data penerima. Karena itu, perbedaan waktu masuknya saldo antarwilayah maupun antarbank masih dianggap wajar dalam skema penyaluran nasional.
Dari sisi nominal, bantuan yang masuk ke rekening KPM terpantau cukup beragam. Beberapa penerima melaporkan saldo sebesar Rp225.000, Rp450.000, hingga Rp600.000, baik untuk komponen PKH maupun BPNT.
Bahkan, terdapat laporan pencairan mencapai Rp950.000 untuk keluarga dengan komponen pendidikan tertentu, seperti satu anak tingkat SMA dan dua anak tingkat SD.
Selain bantuan tunai dan non-tunai tersebut, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk periode Februari hingga Maret 2026.
Program ini menargetkan sekitar 33,2 juta KPM, dengan kuota penerima yang mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya.
Jenis bantuan yang disiapkan meliputi beras sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng merek Minyakita sebanyak 2 liter per bulan. Apabila penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, maka KPM berpotensi menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Bantuan pangan tambahan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Untuk mekanisme penyaluran, bantuan diperkirakan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau langsung oleh pihak terkait di tingkat desa dan kelurahan, menyesuaikan kebijakan teknis di masing-masing daerah.
Di tengah proses pencairan yang masih berlangsung, KPM diimbau untuk tetap bersabar dan memantau status kepesertaan secara berkala. Selama status pada sistem SIKS-NG tercatat “SI” atau Standing Instruction, maka bantuan pada prinsipnya masih dalam proses penyaluran.
Namun, apabila muncul keterangan seperti “Gagal Cek Rekening” atau “Exclude”, hal tersebut menandakan adanya kendala administratif yang perlu ditindaklanjuti.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga