RADAR BOGOR - Selain bansos reguler PKH dan BPNT, pemerintah melalui sinkronisasi beberapa kementerian telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk bantuan sosial tambahan atau komplementer.
Penyaluran bansos ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan beban ekonomi masyarakat akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok di awal tahun 2026, sebagaimana dikutip dari YouTube Cek Bansos.
1. Distribusi Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Bantuan pertama yang sudah mulai disalurkan secara masif adalah bantuan beras 10 kg.
Program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk merespons kenaikan harga beras di pasaran yang sempat menyentuh angka Rp15.000 per kilogram.
Target sasaran bantuan ini mencapai 21,3 juta KPM yang didominasi oleh penerima PKH dan BPNT.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 12 wilayah prioritas yang penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia:
• Sumatera dan Aceh: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
• Jawa dan Banten: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
• Kalimantan: Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
• Maluku: Maluku dan Maluku Utara.
2. Percepatan Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan tambahan kedua yang SP2D-nya telah turun adalah bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar. Besaran dana disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa dalam keluarga KPM:
• SD/Sederajat: Rp450.000
• SMP/Sederajat: Rp750.000
• SMA/Sederajat: Rp1.800.000
Dana ini akan langsung ditransfer ke rekening Simpanan Pelajar (Simpel) masing-masing siswa yang telah masuk dalam SK Pemberian tahun 2026.
3. Bantuan Tunai Khusus: BLT Kemiskinan Ekstrem dan Dana Inflasi
Selain bantuan pangan, terdapat dua jenis bantuan tunai yang juga mulai menunjukkan pergerakan pencairan di berbagai daerah:
• BLT Dana Desa (Kemiskinan Ekstrem): Dicairkan dengan total Rp900.000 (akumulasi tiga bulan).
Bantuan ini diprioritaskan bagi warga desa yang tidak menerima bansos pusat namun masuk kategori sangat miskin.
• Bantuan Mitigasi Inflasi: Dialokasikan sebesar Rp600.000 khusus bagi dua kategori rentan, yaitu Lansia dan Penyandang Disabilitas.
4. Progres Peralihan PT Pos ke Kartu KKS (Burekol)
Bagi KPM yang sedang menunggu proses peralihan dari Kantor Pos ke Bank Himbara (Burekol), pemerintah meminta masyarakat untuk tetap bersabar.
Proses pembuatan rekening kolektif saat ini masih terus berjalan di berbagai wilayah.
Kendala utama di lapangan sering kali berkaitan dengan ketersediaan stok fisik kartu KKS di tingkat Kantor Cabang Pembantu (KCP).
Namun, pemerintah memastikan bahwa hak-hak KPM tidak akan hilang dan akan disalurkan segera setelah kartu selesai dicetak dan didistribusikan.
Pekan ini menjadi momentum penting bagi percepatan berbagai bantuan sosial.
Dengan turunnya SP2D untuk beras dan bantuan pendidikan, diharapkan ketahanan pangan dan kebutuhan dasar KPM di awal tahun 2026 tetap terjaga dengan baik.***
Editor : Asep Suhendar