RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) pada bulan Ramadhan 2026 memasuki periode penting, karena tidak hanya PKH BPNT yang diproses, tetapi juga terdapat tambahan stimulus pangan yang ditujukan untuk menjaga daya beli keluarga penerima manfaat.
Skema yang disiapkan mencakup bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, serta kelanjutan program rutin seperti bansos PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2026.
Informasi ini penting dipahami agar masyarakat mengetahui haknya, jadwal penyaluran, serta langkah yang perlu dilakukan apabila bansos PKH BPNT dan lainnya belum diterima.
1. Bansos Tambahan Stimulus Ramadhan 2026
Pada Ramadhan 2026, dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, pada Kamis, 19 Februari 2026, pemerintah menyiapkan bantuan stimulus khusus bagi masyarakat yang terdata dalam DTKS dengan kategori desil rendah.
Bantuan ini berupa beras 10 kilogram per bulan dan minyak goreng 2 liter per bulan. Namun penyalurannya dilakukan sekaligus untuk dua bulan alokasi, sehingga setiap penerima akan memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali pengambilan.
“Untuk bantuan stimulus di bulan Ramadhan ini ada 4 ya, yang pertama adalah beras dan juga minyak goreng,” ucap narator dalam kanal Youtubenya.
Kuota penerima bantuan tambahan ini diperkirakan mencapai sekitar 35 juta orang yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4. Dalam kondisi tertentu, masyarakat di Desil 5 juga berpeluang menerima apabila kuota masih tersedia dan sesuai hasil verifikasi data di lapangan.
Mekanisme ini bertujuan memastikan bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi ekonomi terbaru dalam sistem pendataan sosial.
2. Bansos Reguler PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Selain stimulus Ramadhan, penyaluran bansos reguler tahap 1 tahun 2026 tetap berjalan. Program yang termasuk di dalamnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
Proses pencairan sudah dimulai sejak awal Februari 2026, namun hingga pertengahan periode masih terdapat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima dana bantuan.
Penyaluran susulan dijadwalkan terus berlangsung hingga akhir Maret 2026. Target penerima untuk tahap ini adalah sekitar 10 juta KPM untuk PKH dan 18,2 juta KPM untuk BPNT.
Perbedaan waktu pencairan di tiap daerah dapat terjadi karena proses administrasi, verifikasi data, maupun kesiapan sistem penyaluran di masing-masing wilayah.
3. Kendala Bansos Tahap 4 Tahun 2025 yang Belum Cair
Sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan bantuan tahap 4 tahun 2025 yang belum diterima. Salah satu keterangan yang muncul dalam sistem adalah status “Berhasil Burekol” atau Pembukaan Rekening Kolektif.
Status ini menunjukkan bahwa data penerima masih aktif, namun proses administrasi belum sepenuhnya selesai.
Bagi penerima yang mengalami kendala tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah mendatangi pendamping PKH, kantor Dinas Sosial setempat, atau operator SIKS-NG di desa maupun kelurahan.
Pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan apakah ada kekurangan data, kesalahan identitas, atau proses yang masih tertunda sehingga dapat segera diperbaiki sesuai prosedur.
4. Pembaruan Data Desil dan Validasi Kondisi Ekonomi
Kesesuaian data desil menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan penerimaan bansos.
Apabila seseorang merasa kondisi ekonominya masih tergolong sulit namun terdaftar di desil lebih tinggi, pembaruan data dapat diajukan melalui aplikasi Cek Bansos atau dengan melapor ke aparat desa disertai bukti pendukung pekerjaan, seperti buruh harian, nelayan, atau petani.
Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi sudah membaik dan tercatat pada desil tinggi, maka secara sistem bantuan akan diprioritaskan kepada masyarakat yang berada di kategori lebih rendah.
Proses pemutakhiran data ini menjadi bagian dari upaya penyesuaian agar distribusi bantuan lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga