RADAR BOGOR - Pemerintah menegaskan bahwa pemutakhiran data sosial ekonomi nasional menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Data yang akurat sangat menentukan keberhasilan berbagai program kesejahteraan, mulai dari bantuan menuju graduasi mandiri, bantuan adaptif, hingga program pendidikan berbasis kesejahteraan sosial.
Mandat Strategis Pemutakhiran Data Sosial
Terdapat mandat khusus untuk memperkuat konsolidasi data sosial ekonomi nasional yang terintegrasi secara nasional.
Ini selaras dengan apa yang diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab dengan sapaan Gus Ipul di konferensi pers pada 10 Februari 2026.
"Kami atas arahan presiden membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut memutakhirkan data," kata Gus Ipul dikutip dari YouTube Perekomian RI.
Data ini menjadi rujukan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, termasuk penerima program perlindungan sosial dan layanan pendidikan bagi kelompok rentan.
Pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lembaga statistik nasional sebagai pengelola data utama.
Sementara itu, instansi sosial bertugas mendukung proses pembaruan data secara berkesinambungan agar informasi kondisi sosial masyarakat selalu relevan dengan situasi terbaru di lapangan.
Jalur Formal Pemutakhiran Data melalui Aparat Wilayah
Masyarakat dapat mengusulkan pembaruan data melalui jalur formal dengan melapor kepada perangkat wilayah setempat.
Hal ini juga telah diinformasikan Gus Ipul pada konferensi pers yang berlangsung pada 10 Februari 2026.
"Ada dua saluran. Saluran pertama adalah jalur formal yang itu bisa diproses mulai tingkat RT RW nanti ke kelurahan terus ke dinsos tanda tangani oleh Bupati walikota baru kita proses selanjutnya bersama BPS."
Proses ini dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa melalui operator setempat.
Operator desa memiliki akses ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), yaitu aplikasi yang menampung usulan pembaruan data dari masyarakat.
Usulan yang masuk melalui jalur formal ini akan diteruskan ke instansi terkait dan diintegrasikan ke dalam basis data nasional.
Partisipasi Masyarakat melalui Aplikasi dan Layanan Aduan
Selain jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui aplikasi layanan sosial yang menyediakan fitur usul dan sanggah data.
Melalui fitur tersebut, masyarakat dapat mengoreksi data penerima bansos dengan melampirkan bukti yang diperlukan.
Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital, tersedia layanan pusat informasi yang beroperasi selama 24 jam melalui nomor 021171.
Layanan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi, usulan, maupun sanggahan terkait data penerima bantuan sosial secara langsung.
Transparansi dan Keterbukaan Data Sosial
Pemerintah menegaskan komitmen terhadap transparansi data dan keterbukaan informasi.
Data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan akan diperbaiki melalui proses validasi berlapis, termasuk verifikasi administratif dan verifikasi lapangan.
Dalam proses pemutakhiran data terbaru, lebih dari 3 juta penerima bantuan telah dialihkan kepada keluarga yang lebih memenuhi kriteria.
Selain itu, lebih dari 11 juta peserta program jaminan kesehatan berbasis bantuan iuran juga dialihkan kepada penerima yang lebih layak.
Ajak Masyarakat Aktif Memperbaiki Data Bansos
Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan data sosial ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi keluarga, kesalahan data, atau usulan penerima baru melalui saluran yang telah disediakan.
Dengan keterlibatan publik, pemutakhiran data diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperkuat perlindungan sosial, serta mendukung kebijakan kesejahteraan yang lebih adil dan inklusif.***
Editor : Eli Kustiyawati