RADAR BOGOR - Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dihimbau untuk segera menyiapkan kartu KKS dan mengecek status kepesertaan mereka hari ini.
Pasalnya, pemerintah melalui instruksi terbaru mempercepat penyaluran bansos tambahan berupa pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat prasejahtera memiliki ketahanan pangan yang kuat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang momentum besar nasional.
Percepatan Penyaluran Menjelang Ramadhan
Mengutip dari channel YouTube Diary Bansos, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog telah diinstruksikan untuk mendistribusikan bantuan pangan lebih awal dari jadwal semula.
Target penerimanya adalah KPM yang diambil dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) untuk desil 1 hingga desil 4, dengan anggaran mencapai Rp1,92 triliun.
Penyaluran yang dilakukan mulai akhir Februari 2026 ini diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang.
Alokasi Rapel Beras dan Minyak Goreng
Berbeda dengan skema bantuan reguler bulanan, stimulus pada triwulan pertama tahun 2026 ini disalurkan secara sekaligus atau rapel untuk dua bulan.
Hal ini bertujuan untuk menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi ke wilayah pelosok. Setiap KPM yang terdaftar akan menerima paket bantuan berupa:
1. Beras Kualitas Medium: Sebanyak 20 kg (merupakan akumulasi jatah 10 kg per bulan untuk Februari dan Maret).
2. Minyak Goreng Kemasan: Sebanyak 4 liter (merupakan akumulasi jatah 2 liter per bulan untuk periode yang sama).
Pemerintah menegaskan bahwa bantuan ini merupakan stimulus tambahan di luar bantuan uang tunai PKH dan BPNT yang selama ini diterima masyarakat.
Update Saldo KKS
Berdasarkan laporan terkini per 20 Februari 2026, sejumlah besar KPM melaporkan adanya saldo masuk sebesar Rp600.000 pada kartu KKS mereka, terutama bagi pemegang kartu terbitan Bank BNI.
Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa saldo ini bukanlah pencairan BPNT dua kali, melainkan hasil dari proses validasi sistem untuk penggenapan kuota PKH.
Nominal Rp600.000 ini umumnya diterima oleh keluarga yang memiliki komponen lansia atau disabilitas berat (1 orang), atau merupakan gabungan komponen pendidikan seperti anak sekolah tingkat SD dan SMP.
Bagi KPM yang saldonya masih nihil, diharapkan tetap bersabar dan melakukan pengecekan secara berkala karena proses transfer perbankan dilakukan secara bertahap antar daerah.
Menyinggung soal ketepatan penggunaan dana di tingkat KPM, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan himbauan tegas.
“Bantuan sosial harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat bukan untuk kepentingan lain,” ucap Mensos Saifullah Yusuf dikutip dari instagram @kemensosri.***
Editor : Asep Suhendar