RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode Februari-Maret 2026 memasuki fase percepatan dengan skema tambahan yang difokuskan pada bantuan pangan sekaligus penyesuaian arah kebijakan penerima PKH dan BPNT.
Pada saat yang sama, muncul pula pembaruan terkait saldo Rp600.000 di Kartu KKS sejumlah KPM.
Seluruh perkembangan ini berkaitan dengan strategi distribusi awal tahun, pembaruan data penerima berbasis DTSEN, serta proses validasi sistem pada aplikasi SIKS-NG yang menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial nasional.
Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, percepatan bantuan tambahan pada Februari-Maret 2026 diarahkan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Bantuan pangan ini akan tersalurkan hingga hari raya Idul Fitri,” Ungkap narator melalui kanal Youtubenya.
Bantuan yang disalurkan berbentuk barang, yakni beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, sehingga setiap KPM menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Skema ini menyasar masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kategori Desil 1 hingga Desil 4.
Dengan pola distribusi dua bulan sekaligus, mekanisme penyaluran dirancang agar lebih ringkas pada triwulan pertama tahun 2026 tanpa mengubah bentuk bantuannya.
Di sisi lain, terdapat rencana penyesuaian kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengarah pada pemfokusan kelompok ekonomi terbawah.
Dalam rencana jangka panjang, penerima manfaat akan diprioritaskan pada Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Namun untuk tahun 2026, cakupan penerima masih mencakup Desil 1 hingga Desil 4. Apabila kuota nasional seperti 10 juta KPM PKH atau 18 juta KPM BPNT belum terpenuhi dari Desil 1 dan 2, maka pemenuhan kuota dilakukan dengan mengambil dari Desil 3 dan Desil 4.
Skema ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan tetap mengacu pada batas kuota nasional sekaligus komposisi data sosial yang tersedia dalam DTSEN.
Perkembangan lain yang menjadi perhatian KPM adalah masuknya saldo Rp600.000 pada Kartu KKS, khususnya yang terpantau pada rekening Bank BNI hingga 20 Februari 2026.
Bagi KPM yang telah menerima BPNT dan kemudian kembali mendapatkan saldo Rp600.000, kondisi tersebut berkaitan dengan hasil validasi sistem yang menetapkan sebagian penerima sebagai bagian dari penggenapan kuota PKH.
Nominal Rp600.000 tersebut dapat berasal dari komponen lansia, penyandang disabilitas berat, atau gabungan komponen pendidikan seperti anak jenjang SD dan SMP, sesuai kategori yang tercatat dalam data penerima.
Status pencairan juga dapat dipantau melalui sistem SIKS-NG. KPM dengan status SI (Standing Instruction) berada pada tahap yang mengindikasikan proses penyaluran akan berjalan dalam waktu dekat.
Sementara itu, status “Cek Rekening” menunjukkan proses verifikasi yang masih berlangsung sehingga pencairan membutuhkan waktu lebih lanjut.
Perbedaan status ini mencerminkan tahapan administratif dalam sistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi secara nasional.***
Editor : Asep Suhendar